Peran Kepemimpinan dalam Membentuk Modal Sosial: Studi Kasus Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul

AHMAD RIZKY, Mulyadi Sumarto, M.P.P., Ph.D; Dr. Pande Made Kutanegara, M.Si.

2018 | Tesis | Magister Studi Kebijakan

Di bawah kepemimpinan pemerintahan Jokowi, pemerintah pusat sedang menjalankan upaya pembangunan daerah secara bottom-up melalui UU No.6 tahun 2014 tentang Desa. Melalui UU Desa, desa antara lain menerima Dana Desa yang jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun. Seiring dengan dikucurkannya dana ini oleh pemerintah pusat, Kementerian Desa menaruh harapan yang cukup besar terhadap institusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk dapat berperan sebagai institusi yang mampu menggerakkan ekonomi desa dan mengentaskan kemiskinan. Keberhasilan BUMDes sebagai suatu institusi pada dasarnya tergantung pada peran dari pemerintah desa dan elit-elit lainnya. Dari pengalaman di Indonesia untuk mengembangkan institusi ekonomi desa yang didesain untuk bersifat inklusif seperti Gapoktan dan Inpres Desa, ditemukan bahwa struktur di pedesaan yang masih didominasi kelompok elit dalam pembuatan keputusan. Hal ini menyebabkan terhambatnya peluang partisipasi bagi kelompok-kelompok marginal di desa. Setelah UU Desa berjalan selama 4 tahun, ternyata terdapat beberapa BUMDes yang dianggap berhasil dalam mewujudkan baik partisipasi maupun pertumbuhan ekonomi desa oleh Kementerian Desa. Salah satu dari BUMDes yang berhasil ini adalah BUMDes Panggung Lestari di desa Panggungharjo. BUMDes ini mampu melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam kepengelolaanya sekaligus menghasilkan keuntungan usaha yang cukup besar. Berdasarkan pemahaman Robert. D Putnam, sebuah institusi yang berhasil ditentukan oleh struktur dari masyarakatnya. Ia menyebutkan bahwa apabila terdapat modal sosial di dalam struktur masyarakat, maka kemungkinan kerjasama akan lebih mudah untuk dilakukan. Modal sosial dalam hal ini merujuk kepada adanya kepercayaan antar kelompok masyarakat, norma timbal-balik, dan jaringan pertukaran yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Sementara itu, teori kepemimpinan seperti dikemukakan oleh Charles Stangor menyebutkan bahwa keberhasilan dari suatu institusi dapat pula dipengaruhi oleh adanya peran dari individu yang memiliki kekuasaan untuk mengubah struktur masyarakat. Dari penelitian terkait bentuk modal sosial dalam BUMDes di desa Panggungharjo yang dinilai berhasil, ternyata ditemukan bahwa di dalam pengelolaannya terdapat peran kepemimpinan yang besar dari Kepala Desa. Sementara bentuk dari modal sosial sendiri di dalam kepengelolaannya terlihat masih hirarkis, penuh ketergantungan, dan penuh ketegangan akibat jaringan yang terbangun secara vertikal dari kepemimpinan Kepala Desa. Sebagai daerah yang berbatasan dengan wilayah urban, di desa Panggungharjo pada umumnya partisipasi dari masyarakat masih tergantung dari adanya imbalan materi. Namun demikian dari kasus kepemimpinan Kepala Desa dalam pengelolaan BUMDes meskipun dilakukan secara hirarkis tetap berhasil menanamkan norma partisipatif dalam kegiatan operasional BUMDes.

Under the leadership of President Jokowi, the central government in Indonesia is undertaking a bottom-up approach as a development strategy. With the implementation of UU No.6/2014 regarding Village Government, the central government had increased the amount of fiscal transfers to village areas. Along with this increase in fiscal transfer, The Ministry of Rural Development focuses on the development of Village-Owned Enterprises (BUMDes) as an institution deemed capable of achieving economic development while at the same time reducing poverty in village areas. In reality, the success of BUMDes as an institution depends on the role of local government and other local elite actors. Based on previous experience regarding inclusive institutions such as Gapoktan and Inpres Desa Tertinggal, it is found that these institution are unable to provide equal participation to marginal groups due to prevalent local elite bias on decision-making. However, after 4 years since the implementation of UU No.6/2014, there are some success stories regarding the management of the BUMDes institution; in which some are able to achieve both participation and economic growth. One of these succesful cases can be found in Panggung Lestari BUMDes located in Panggungharjo Village, Sewon, Bantul. Accordingto Robert D Putnam, a successful institution depends on the structure of the society in which it is located. He explains that the possibility of achieving cooperation is increased if there is 'social capital' in the structure of relationships between societal actors. Social capital here can be defined as trust between social groups, the presence of reciprocical norms which gives direction to cooperation, and a network of exchanges which involve several social groups without discrimination. On the other hand, theories on leadership such as one described by Charles Stangor explains that success of an institution can also be related to the presence of a powerful individual able to change the structure of society. Based on the results of this research, it is found that the success of the BUMDes institution in Panggungharjo is mostly due to the leadership of the Village Head rather than the structure of society itself. As a village located near the border of a city, civic engagement or participation in Panggungharjo mainly is achieved through prospects of material gain. Meanwhile, the form of social capital itself regarding the management of the BUMDes institution itself shows hierachy, dependency, and tension due to vertical networks formed from the leadership of the Village Head. However, though the management of the institution is achieved through hierarchy, a participative norm has been formed in its management practices due to the leadership of the Village Head.

Kata Kunci : modal sosial, kepemimpinan, partisipasi, pengelolaan