Proses Implementasi Penguatan Kelembagaan Tim Penanggulangan Kemiskinan di Tingkat Kecamatan dan Desa (Studi Kasus pada TPK Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman)

DWI ARI WINANTI, Dr. Suripto, S.I.P., M.P.A.

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Dari sejumlah kajian yang telah ada, memperlihatkan bahwa programprogram pengentasan kemiskinan memiliki kecenderungan tidak menyentuh akar masalah kemiskinan itu sendiri. Akibatnya tidak terjadi perubahan yang berarti akan kondisi kemiskinan masyarakat di daerah-daerah tertentu sebagaimana yang banyak terjadi di wilayah pedesaan. Sebagai lembaga bentukan Pemerintah Kabupaten Sleman yang menjadi wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan terkait upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat kecamatan, desa dan padukuhan; Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Kecamatan Berbah kemudian berupaya untuk mengubah stigma negatif tersebut dengan memperkuat kelembagaan TPK di berbagai level kemasyarakatan. Tindakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk mewujudkan tujuan efektivitas dan efisiensi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan di lingkup daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus dengan menyelidiki secara cermat mengenai eksistensi kelembagaan TPK di wilayah Kecamatan Berbah yang meliputi proses pembentukan, program, kegiatan organisasi maupun individuindividu yang ada di dalamnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, analisis dokumen dan materi audio/visual. Analisis data dilakukan selama proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data melalui pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dari objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan TPK di Kecamatan Berbah diimplementasikan melalui lima tahapan. Tahapan implementasi penguatan kelembagaan TPK meliputi: pembentukan organisasi TPK; peningkatan kapasitas sumberdaya melalui pelatihan serta pendampingan; pelaksanaan mekanisme kerja TPK yang meliputi pelibatan TPK dalam pengelolaan data kemiskinan, pembentukan padukuhan rintisan, dan inovasi kegiatan penanggulangan kemiskinan; penggalangan dukungan melalui kemitraan; serta penerapan kepemimpinan inovatif. Namun pada perkembangannya nilai-nilai dan pola-pola tindakan baru di dalam upaya penguatan kelembagaan TPK itu tidak sepenuhnya diterima, dijalankan, dan didukung oleh organisasi secara berkesinambungan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dibedakan berdasarkan aspek isi kebijakan dan lingkungan kebijkan. Isi kebijakan meliputi pelaksana TPK yang tidak menunjukkan fungsinya secara maksimal, serta minimnya dukungan sumberdaya finansial bagi TPK. Sedangkan lingkungan kebijakan yang mempengaruhi adalah lemahnya kepatuhan dan responsivitas anggota TPK; adanya kontestasi kepentingan dan kuasa dalam kepemimpinan TPK; serta menurunnya komitmen dan kualitas pimpinan dalam TPK.

From a number of existing studies, show that poverty alleviation programs have a tendency not to touch the root of the problem of poverty itself. Consequently, there is no significant change in the poverty conditions of communities in certain areas as is the case in rural areas. As an institution formed by the Government of Sleman Regency which becomes a forum for cross-sectoral and cross-stakeholder coordination related to poverty alleviation efforts at district, village and sub-village level; The Berbah District Poverty Reduction Team (TPK) subsequently attempted to change the negative stigma by strengthening the institutionalization of TPK at various levels of society. The action is conducted with the intention to realize the objectives of effectiveness and efficiency of poverty reduction acceleration policies in the region. The method used in this study is a qualitative research method through a case study approach by carefully investigating the existence of TPK institutions in the Berbah sub-district area which includes the process of formation, programs, activities of the organization and individuals in it. Data collection techniques are carried out by interviewing, observing, analyzing documents and audio / visual material. Data analysis is carried out during the data collection process and after completion of data collection through thorough understanding and deepening of the object under study. The results showed that institutional strengthening of TPK in Berbah District was implemented through five stages. The implementation stages of institutional strengthening of the TPK include: the establishment of TPK organizations; increasing resource capacity through training and mentoring; the implementation of the TPK working mechanism which includes the involvement of the TPK in poverty data management, formation of sub-village pioneer, and the innovation of poverty reduction activities; raising of support through partnerships; and the adoption of innovative leadership. However, in the development of new values and patterns of action in efforts to strengthen institutional TPK, it is not fully accepted, implemented and supported by the organization on an ongoing basis. This is due to several factors that can be distinguished based on aspects of policy content and policy environment. The contents of the policy include the TPK implementers who did not show their functions optimally, as well as the lack of financial resource support for the TPK. While the policy environment that influences is the weak compliance and responsiveness of TPK members; the contestation of interests and power in the leadership of the TPK; and decreasing leadership commitment and quality in the TPK.

Kata Kunci : Kata kunci: penanggulangan kemiskinan, proses implementasi, penguatan kelembagaan, isi kebijakan, dan lingkungan kebijakan.