Pertanggungjawaban Notaris atas Akta yang Dinyatakan Batal Demi Hukum

FENNI PRATAMA BASSI, R. A. Antari Innaka Turingsih, S.H., M.Hum.

2018 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban notaris terhadap klien dan proses peradilan, juga untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk pertanggungjawaban notaris jika akta yang dibuatnya dinyatakan batal demi hukum di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yang pada awalnya dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah narasumber yang kompeten untuk dimintai keterangannya atau pendapatnya berkaitan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, antara lain hakim, notaris dan akademisi. Metode analisis data yang dipergunakan adalah kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian, kemudian dibahas dan disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan, pertanggungjawaban notaris jika ada klien yang menggugat agar aktanya dinyatakan batal demi hukum di pengadilan yaitu: (1) notaris bertitikad baik untuk hadir mengikuti proses peradilan sebab jika notaris tidak memenuhi panggilan dari pengadilan maka notaris dianggap menerima secara penuh putusan pengadilan tersebut, (2) apabila terbukti akta dinyatakan batal demi hukum karena kesalahan notaris, maka notaris wajib melaksanakan putusan pengadilan misalnya membayar ganti rugi, denda dan bunga. Tanggung jawab notaris tidak hanya sebatas itu saja sebab notaris juga harus bertanggungjawab terhadap jabatannya jika ada yang merasa dirugikan kemudian membuat laporan ke organisasi notaris. Notaris wajib menghadiri sidang dan apabila terbukti bersalah dapat dikenakan sanksi administratif sesuai jenjang kesalahannya antara lain: (1) teguran lisan, (2) teguran tertulis, (3) pemberhentian sementara, (4) pemberhentian secara terhormat, (5) pemberhentian secara tidak terhormat.

This research aims to know and analyze the accountability of the notary to clients and the judicial process, as well as to know and analyze the forms of notarial accountability to the deed that declared to be void ab initio in Sleman Regency, Yogyakarta. The type of research in this study is normative juridical. The research which was initially done by library research to obtain secondary data then continued with field research to get primary data. Research subjects in this study are competent sources for questioning or opinions related to the issues that became the focus of this research, they are judges, notaries and academics. Data analayze method used is qualitative by describing the data obtained from the research, then discussed and arranged systematically to obtain conclusions on the problems under study. The result of the research indicates that the notary's accountability if there is a client who sues for the act of being declared avoid ab initio in court are: (1) notary in good faith to attend the court, the notary is considered to receive the court's verdict fully, (2) if the deed is declared to be void ab initio by notary's fault, the notary must accept the court decision such as paying fines and interest compensation. Notary responsibility is not only limited to the fact that the notary must also be responsible for profesion if anyone feels aggrieved and then makes report to notary organization. Notary must attend the hearing and if proven guilty may be subject to administrative sanction according to the of the mistake: (1) oral reprimands, (2) written warning, (3) temporary dismissal, (4) honorable discharge, (5) unauthorized dismissal.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Notaris, Akta, Batal Demi Hukum / Accountability, Notary, Deed, Void Ab Initio