Hubungan KPU Pusat dengan KPU Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Studi kasus Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya dalam Pemilihan Serentak 2017)

KHOERUL ANAM, R. B. Abdul Gaffar Karim, S.I.P., M.A.

2018 | Tesis | MAGISTER POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Kajian ini berawal dari penemuan indikasi beberapa kasus ketidaktepatan dalam menjalankan perintah kebijakan KPU Pusat oleh KPU Daerah dalam pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017, seperti diketahui kelembagaan KPU bersifat Hierarki sehingga keputusan Pusat menjadi dasar Daerah dalam setiap pengambilan keputusan. Oleh karena itu tesis ini berusaha mengungkap rancangan yang sebaiknya digunakan untuk mengelola hubungan KPU Pusat dan KPU Daerah agar lebih mandiri, kompeten dan berintegritas. Kerangka analisis yang penulis gunakan adalah teori perilaku organisasi dan pendekatan pola relasi individu/kelompok dalam proses konflik organisasi dalam manajemen sumber daya manusia yang bekerja di bawah relasi kuasa banyak kepentingan internal maupun eksternal penyelenggara pemilu. Mengutip Ramlan Surbakti dengan penguatan organisasi Penyelenggara Pemilu bersifat koordinatif, imperatif, dan punitive yang harus diimplementasikan atau dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar semua tahapan pemilu. Menggunakan study kasus KIP Aceh Barat Daya sebagai lokus, dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis melihat secara jelas hubungan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pimilihan lebih dikhususkan dalam pengambil keputusan Penetapan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan serentak 2017. Hasil yang ditemukan lebih kepada Proses dinamika penyelengaraan pemilihan dalam hal penetapan pasangan calon merupakan proses yang sarat dengan kepentingan. Kajian ini memeberikan rekomendasi tentang hubungan Pusat dan Daerah dalam sebuah Organisasi Hierarki dengan menekankan adanya komunikasi dan kedekatan hubungan dengan proses pengawasan dengan Asesment kepada KPU Daerah dalam setiap penyelenggaraan pemilihan. Kata kunci: Hubungan KPU Pusat dan KPU Daerah, Tata Kelola Pemilu, Pemilihan, Organisasi Hierarki

This study originated from the discovery of several cases of inaccuracy indication in running order policy by the Central Election Commission in the selection of the Regional Commission Unison Regional Head, 2017, as is known institutional nature Hierarchy Commission so that decision became the basis of Regional Centers in every decision. Therefore, this thesis is trying to uncover the design should be used to manage the relationship the Central Election Commission and the Regional Commission to be more independent, competent and with integrity. Analytical framework that I use is the theory of organizational behavior and relationship patterns approach individuals / groups in the process of organizational conflict in the management of human resources who work under a lot of power relations internal and external interests of the organizers of the election. Using a case study of Southwest Aceh KIP as the locus, and uses a qualitative approach. The author clearly see a relationship that occurs in the Organization of the Elections is more devoted to the determination of the decision maker prospective candidates and Vice Regent Regent elections simultaneously 2017. This study giving out recommendations on the central and regional relationships in a Hierarchical Organization by emphasizing communication and close relationship with the regulatory process with Asesment to the Regional Commission in any conduct of elections. Keywords: Relations Central Election Commission and the Regional Election Commission, the Election Governance, Selection, Organizational Hierarchy

Kata Kunci : Hubungan KPU Pusat dan KPU Daerah, Tata Kelola Pemilu, Pemilihan, Organisasi Hierarki