Penyerahan Protokol Bagi Notaris yang Dijatuhi Sanksi Pidana yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap (Analisis Kasus Notaris THY)

SINTA DESMAKARTI, Rimawati, S.H.,M.Hum

2018 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan belum dilaksanakannya penyerahan Protokol bagi Notaris yang dijatuhi sanksi pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 dan untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala belum dilaksanakannya penyerahan Protokol Notaris THY yang dijatuhi sanksi pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang mempergunakan data primer, cara penelitian dapat mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bantul. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Cara memperoleh data ini studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan kepada beberapa responden dan narasumber, setelah data terkumpul kemudian diolah dan dianalisis. Analisis data dilakukan dengan metode Kualitatif yang diuraikan secara Deskriptif. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa mekanisme yang dilakukan oleh MPD Bantul untuk mengusulkan pemberhentian Notaris THY kepada Menteri saat ini baru pada tahap mengusulkan kepada Majelis Pengawas Wilayah. Majelis Pengawas Wilayah telah melakukan pengusulan kepada Majelis Pengawas Pusat dan menunggu SK pemberhentian dari Menteri untuk memberhentikan dengan tidak hormat. Setelah ada SK pemberhentian, penyerahan Protokol Notaris THY dapat dilakukan. Faktor kendala belum dilaksanakannya penyerahan Protokol karena sulitnya mencari Notaris yang mau menerima Protokol tersebut dan banyaknya dokumen Protokol yang harus diambil alih oleh Notaris penerima Protokol.

This research aims to understand the reasons for the have not he implementation of the handing over of the protocol a notary Sentenced criminal sanctions that has permanent legal entity based on the regulation of the minister of justice and human rights number 25 years 2014 and to know factors that obstacles for the have not he implementation of the handing over of the protocol a notary THY sentenced criminal sanctions that has permanent legal entity. This study use empirical legal research is a method of law who use primary data research, the investigation can follow as a pattern the social science research, then correlate it with the current regulation. This research was conducted in Bantul District. The data used are primary and secondary data. How to obtain this data library study and interviews conducted to several respondents and speakers. After the data collected and then processed and analyzed. Data analysis was done by Qualitative method described Descriptively. Based on this research, the results obtained that the mechanism carried out by the Bantul MPD to propose the dismissal of the THY Notary to the Minister are currently only in the stage of proposing to the Regional Oversight Council. The Regional Supervisory Board has proposed to the Central Supervisory Board and is waiting for the decree to be dismissed from the Minister to dismiss them dishonorably. After the decree is terminated, the submission of the THY Notary Protocol can be done. The constraint factor has not been the delivery of the Protocol because of the difficulty of finding a Notary who is willing to accept the Protocol and the number of Protocol documents that must be taken over by the Protocol Notary recipient.

Kata Kunci : Surrender of protocol, Notary, criminal sanctions