ADMINISTRATION'S ROLE IN ESTABLISHING A FAIR COMPETITION AMONG RECOGNIZED ORAGANIZATIONS IN CONDUCTING SHIP'S SURVEY AND CERTIFICATION FUNCTION ON BEHALF OF THE ADMINISTRATION

DINI NOVITASARI, Prof. Dr. MARSUDI TRIATMODJO, SH., LL.M

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan anggota aktif IMO (Organisasi Maritim Internasional) dan peserta pada Nota Kesepahaman Tokyo untuk Wilayah Asia Pasifik. Tetapi setidaknya sejak tahun 2002, kapal-kapal berbendera Indonesia ditahan di pelabuhan asing di wilayah tersebut karena mereka tidak mematuhi konvensi internasional. Sejak itu Indonesia dinilai sebagai bendera yang masuk dalam daftar hitam pada laporan tahunan Nota Kesepahaman Tokyo. Laporan semacam itu tentu akan mempengaruhi reputasi Indonesia sebagai negara maritim. Praktik terbaik yang berlaku secara internasional adalah pendelegasian wewenang dari administrasi kepada organisasi yang diakui untuk melakukan survei kapal dan fungsi sertifikasi atas nama administrasi. Umumnya, organisasi yang diakui oleh administrasi dalam hal ini adalah badan klasifikasi. Di Indonesia ada beberapa badan klasifikasi asing dan badan klasifikasi nasional, yaitu PT. BKI (Persero). Penelitian hukum ini bertujuan untuk menemukan mekanisme yang tepat untuk mendukung BKI meningkatkan daya saingnya tanpa melanggar undang-undang persaingan, untuk membandingkan beberapa praktik yang diterapkan di negara-negara yang memiliki karakteristik serupa dengan Indonesia dan akhirnya mengembangkan kompetisi yang adil di antara organisasi yang diakui. Hukum dan peraturan yang berlaku pada bidang ini dengan beberapa data yang diperoleh dari wawancara dengan pejabat dari pemangku kepentingan terkait dianalisis di sini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa layanan survei dan sertifikasi kapal tidak dapat dianggap sebagai layanan yang menguasai hajat hidup orang banyak dan tidak juga termasuk layanan yang penting bagi negara sebagaimana diatur dalam peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Oleh karena itu, layanan ini tidak dapat dimonopoli atau didelegasikan kepada BKI saja. Dalam hal investasi langsung asing, pemerintah dapat mengusulkan perubahan daftar investasi negatif untuk layanan survei dan sertifikasi kapal agar tidak menambah pesaing bagi BKI. Praktik yang diterapkan di negara anggota IMO lainnya menunjukkan bahwa pelimpahan wewenang untuk organisasi yang diakui cenderung mempertahankan kinerja negara bendera yang lebih baik. Pendelegasian wewenang akan paling baik diterapkan untuk kapal dengan daerah pelayaran internasional, bukan yang domestik. Dan delegasi wewenang ini harus dilakukan berdasarkan klasifikasi untuk menghindari adanya beberapa duplikasi. Dari sisi kemanfaatan, membiarkan BKI berkopmetisi dengan badan klasifikasi asing lain akan meningkatkan daya saingnya di masa yang akan datang.

Being an achipelagic state, Indonesia is an active member of IMO (International Maritime Organization) and a party to Tokyo Memoranda of Understanding for Asia Pacific Region. But at least since 2002, Indonesian flagged ships were detained in foreign ports in the region due to their non compliance to international convention. Since then Indonesia was scored as black list flag in Tokyo MoU annual reports. Such reports will certainly affecting the reputation of Indonesia as maritime country. Best practice that applies internationally is delegation of authority from administration to recognized organization to conduct ship survey and certification function on behalf of the administration. Generally, organization recognized by administration in this case is a classification society. In Indonesia there are several foreign classification societies and a state owned classification society, namely PT. BKI (Persero). This legal research is aiming to find an appropriate mechanism to support BKI improving its competitiveness without violating any competition laws, to compare some practices applied in countries having similar characteristic with Indonesia and finally to develop a fair competition among recognized organizations. Applicable laws and regulations along with some datas obtained from interviews with officials from related stakeholders were analyzed here. The research concluded that the service of ship survey and certification can not be considered as services that affecting the livelihood of the people neither vital to the state as stipulated in regulation of The Comission of the Supervision of Business Competition (KPPU). Therefore, this service can not be monopolized or delegated to BKI only. In terms of foreign direct investment, the government may propose the amandment of negative investment list for ship survey and certification services in order not to add more competitor to BKI. Practices applied in other IMO member states shows that delegation of authority to recognized organization tend to maintain a better flag state perfomance. Delegation of authority will be best applied to ocean going ships only, excluding the domestic ones. And this delegation of authority should be done on classification based to avoid some redundancy. From utility point of view, letting BKI having competition with other foreign classification societies will improve its competitiveness in the future.

Kata Kunci : competition, delegation of authority, classification society, ship�s survey and certification