The War Crime of Rape Towards Non-Opposing Armed Forces: A Critical Appraisal of the Prosecutor v. Ntaganda Case

MUHAMMAD AWFA, Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

Pandangan umum terhadap Hukum humaniter international (HHI) adalah bahwa kejahatan perang tidak mencakup kejahatan yang dilakukan antara anggota angkatan bersenjata dari sisi yang sama. Pandangan ini diuji dalam kasus Prosecutor v. Ntaganda di Mahkamah Pidana Internasional (MPI). Kasus ini menarik perhatian banyak akademisi karena membahas pemerkosaan sebagai kejahatan perang yang dilakukan terhadap anggota angkatan bersenjata dari sisi yang sama. Saat tahap Pre-Trial, MPI mengkonfirmasi semua tuntutan terhadap Terdakwa, termasuk tuntutan pemerkosaan sebagai kejahatan perang yang dilakukan secara internal antara para tentara UPC/FPLC dibawah Pasal 8(2)(e)(vi) dari Statuta Roma. Putusan tersebut dipertanyakan oleh Terdakwa di hadapan Trial Chamber, hingga mengajukan banding ke hadapan Appeals Chamber. Pada akhirnya, MPI, tetap berpegang dengan pandangan mereka untuk memperluas cakupan dari kejahatan perang sehingga mencakup tindakan yang dilakukan terhadap anggota angkatan bersenjata dari sisi yang sama. Putusan dari MPI tersebut dianggap sebagai terobosan hukum oleh banyak akademisi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang terutama menganalisis hukum, teori, serta kasus yang relevan mengenai pemerkosaan sebagai kejahatan perang. Data yang didapatkan melalui penelitian ini kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap instrumen utama HHI, yaitu Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 menunjukkan bahwa tindakan yang termasuk kejahatan perang terbatas pada tindakan tertentu yang merupakan pelanggaran berat dari instrumen tersebut. Tindakan-tindakan tersebut tidak mencakup kejahatan terhadap anggota angkatan bersenjata dari sisi yang sama, sehingga menunjukkan adanya kekosongan hukum. Selain itu, chapeaux dari Pasal 8(2)(e) Statuta Roma merujuk pada �established framework of international law�, sehingga mengharuskan MPI untuk melihat aturan-aturan di luar Statuta Roma. Kekosongan hukum tersebut kemudian mempengaruhi putusan-putusan hakim dari kasus Prosecutor v. Ntaganda, mengakibatkan hakim dari kasus tersebut untuk melakukan interpretasi dengan analogi, dan melanggar asas-asas yang diakui oleh HHI dan hukum pidana internasional (HPI), termasuk asas legalitas.

The general view regarding International Humanitarian Law (IHL) is that the scope of war crimes does not include acts perpetrated among armed forces of the same side. This view was challenged in the case of Prosecutor v. Ntaganda before the International Criminal Court (ICC) which caught the attention of academics, as it concerns the war crime of rape committed towards members of non-opposing armed forces. During the Pre-Trial Chamber proceedings, the Court confirmed all charges against the Defendant, including the charge that concerns the war crime committed internally within the UPC/FPLC soldiers under Article 8(2)(e)(vi) of Rome Statute. This decision was challenged by the Defendant during the Trial Chamber proceeding, and ultimately appealed before the Appeals Chamber. The Defendant argued that the provisions, scholar writings, and case laws all limits the scope of war crimes not to include conducts committed between members of the same armed forces. Nevertheless, the Court persisted with their view to expand the scope of war crimes as to include crimes committed towards non-opposing armed forces, including rape. The Court�s judgment on the matter were considered a legal breakthrough by many academics. This research is a normative research, mainly appraising the relevant laws, theories, and case laws that concerns the war crime of rape. The data acquired through this research is further analyzed using a descriptive qualitative method. A further examination of the provisions of the main instruments of IHL, mainly the Four Geneva Conventions of 1949 and its two Additional Protocols of 1977 shows that the act constituting war crimes are strictly limited to specific acts that are considered as grave breaches of such instruments. The scope of those acts does not include violence towards non-opposing armed forces, thus demonstrating an existing legal vacuum on the matter in the provisions. Additionally, the chapeaux of Article 8(2)(e) of the Rome Statute refers to the �established framework of international law�, requiring the Court to look into provisions beyond the Statute itself. The aforementioned legal vacuum ultimately affects the judgments of the Prosecutor v. Ntaganda case, causing the judges of the case to interpret the provisions by analogy, and violate the principles recognized by the currently established framework of IHL and international criminal law (ICL), including the principle of legality.

Kata Kunci : war crimes, rape, Ntaganda, principle of legality, Geneva Conventions, Additional Protocols, Rome Statute, International Criminal Court.