TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKTUR NOMINEE DALAM PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PADA PT BPS DI KABUPATEN BOGOR)

BAGUS BANGUN N, Veri Antoni, S.H., M.Hum

2018 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengetahui praktik pelaksanaan Direktur Nominee dalam pengurusan PT BPS 2) mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan pengurusan PT yang di lakukan oleh direktur nominee dan 3) mengetahui peran dan tanggung-jawab notaris dalam praktik pelaksanaan direktur nominee pada PT BPS Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan sedangkan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan. Cara pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode dokumentasi dan alat pengumpulan datanya dengan studi dokumen. Cara pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan alat yang digunakan adalah pedoman wawancara terstruktur. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 1) terdapat faktor yang mempengaruhi praktek penggunaan Direktur Nominee yang dipergunakan dalam suatu PT yaitu tidak ada pelarangan dalam peraturan perundang undangan tentang penggunaan nominee. 2) akibat hukum yang ditimbulkan pengurusan PT yang di lakukan oleh direktur nominee terkait dengan perjanjian yang dibuatnya tidak memenuhi unsur syarat objektif sahnya perjanjian karena perjanjian tersebut untuk menutupi kasus korupsi yang dilakukan oleh komisaris yang bertentangan dengan undang-undang sehingga secara normatif perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. 3) dalam kasus ini Notaris tidak dapat dipersalahkan karena kebenaran materiil atas suatu akta pada dasarnya merupakan tanggung jawab dari para pihak sedangkan kebenaran formil dari akta tersebut menjadi tanggung jawab notaris kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa notaris ikut berperan atas kebenaran materil suatu akta.

The purposes of this research aim 1) to understand the practice of nominee director in PT.BPS, 2) to understand the legal consequence of the practice of nominee director for the limited liability company, and 3) to understand the role and responsibility of civil law notary in the practice of nominee director in PT. BPS. This research is both a normative and empirical legal research. This research is based on primary and secondary sources. Secondary data were collected through library research, whereas the primary data were collected through field research. The method of secondary data collection was done through documentation and the tool used was document studies. The method of primary data collection was done through interview with the help of unstructured interview guidelines. The analysis of data was conducted qualitatively. Based on the research results and discussions, it can be concluded that 1) the factor that might encourage the practice of nominee director in limited liability company is the absence of statutory provision that prohibits such practice, 2) the legal consequence of the practice of nominee director in relation to the validity of agreement which the director enters into is that it does not meet the objective requirement of a valid and binding agreement because such agreement is concluded based on prohibited cause, that is to cover up the crime of corruption commited by the commisioner, so that such agreement is deemed void and null, 3) in this case the civil law notary cannot be held responsible because it is the parties who are responsible for the material truth in the notarial deed except that the civil law notary is proven to be involved in falsifying the material truth. Generally, the civil law notary can only be held responsible for the formal truth in the notaril deed.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Direktur, Tanggung Jawab Notaris, Direktur Nominee