Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi

SHAUBILHAQ N S A, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Penelitian Hukum ini memiliki tiga tujuan yaitu menelusuri, mengetahui, dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus investasi; menelusuri, mengetahui dan menganalisis kebijakan pencegahan dan penegakan hukum yang dilakukan Satgas Waspada Investasi terhadap tindak pidana penipuan dengan modus investasi; serta mengkaji dan merumuskan kebijakan penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan dengan modus investasi di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan dukungan wawancara. Data yang diperlukan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer yaitu putusan pengadilan, berbagai peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya, bahan hukum sekunder berupa literatur buku yang menunjang kajian penelitian dan data primer sebagai pendukung data sekunder berupa wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan, Pertama, dalam ketiga putusan Pengadilan Negeri yaitu putusan Nomor: 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt, Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 78/ Pid.B / 2015 /PN. SDA, dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1302/Pid.B/2015/PN.Bdg, pelaku penipuan investasi menggunakan modus operandi seperti mendirikan korporasi atau dengan cara memanfaatkan media sosial guna menghimpun dana ilegal menggunakan skema piramida maupun skema ponzi. Berdasarkan ketiga putusan tersebut hakim selalu menggunakan pasal 378 KUHP dalam memidana pelaku yang sebenarnya tidak seimbang dengan kerugian yang terjadi. Kedua, Satgas Waspada Investasi menekankan kerjasama antar instansi dalam kebijakan pencegahan tindak pidana, yaitu menggunakan pendekatan sosialisasi dan edukasi melalui peran Otoritas Jasa Keuangan, serta pendekatan persuasi dan penegakan sanksi administrasi terhadap korporasi yang berpotensi melakukan penipuan investasi. Dalam ranah penegakan hukum, satgas waspada investasi menggunakan pendekatan multi-door yaitu penegakan sanksi pidana dan sanksi administrasi secara serempak terhadap korporasi yang melakukan penipuan. Ketiga, untuk pencegahan di masa mendatang, sebaiknya turut meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait investasi ilegal kepada masyarakat pedesaan dan melibatkan peran organisasi kemasyarakatan, kedepannya sebaiknya diatur agar skema penipuan investasi menggunakan strukstur sanksi double track system untuk memidana korporasi serta dalam tahap aplikasi juga pendekatan multi-door oleh satgas waspada investasi perlu ditingkatkan kedepannya.

This Legal Research uses three objectives, namely tracing, knowing, and analyzing District Court Decisions on people with investment mode; trace, analyze, and analyze, prevent, and enforce the law carried out by the investment alert task force. also reviewing and formulating strategies for dealing with criminal acts with the general mode in the future. The research method used is normative legal research with the support of interviews. The data required is secondary data consisting of primary legal materials, namely court decisions, various laws and other regulations, secondary legal material in the form of literature books that support research studies and primary data as supporting secondary data in the form of interviews with resource persons. The results showed, First, in all three District Court decisions namely Decision Number: 360 / Pid.B / 2017 / PN.Jkt.Brt, District Court Decision Number: 78 / Pid.B / 2015 / PN.Sda, and District Court Decision Number: 1302 / Pid.B / 2015 / PN.Bdg, perpetrators of investment fraud use modus operandi such as establishing a corporation or by utilizing social media to collect illegal funds using pyramid schemes or ponzi schemes. Based on the three decisions the judge always uses Article 378 of the Criminal Code in convicting the perpetrators who are actually not balanced with the losses incurred. Secondly, the Investment Alert Task Force emphasizes collaboration between agencies in the prevention of criminal acts, namely using the socialization and education approach through the role of the Financial Services Authority, as well as persuasion approaches and enforcement of administrative sanctions against corporations that have the potential to commit investment fraud. In the realm of law enforcement, the investment alert task force uses a multi-door approach, namely enforcement of criminal sanctions and simultaneous administrative sanctions against corporations that commit fraud. Third, for prevention in the future, it should be better to increase socialization and education related to illegal investments to rural communities and involve the role of community organizations, In the future, it should be regulated so that the investment fraud scheme uses a double track system sanction structure to punish corporations and in the application phase also a multi-door approach by the investment alert task force needs to be improved in the future.

Kata Kunci : Investasi, Skema Ponzi, Skema Piramida, Satgas Waspada Investasi.