ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PATEN SEBAGAI PENGECUALIAN DARI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 (Studi Kasus Putusan MA NO. 294 K/PDT.SUS/2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri NO.05/PDT.KPPU/2010/PN.Jkt.Pst.)

MAULITTA PRAMULASARI, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan UU terkait Kekayaan Intelektual sepintas terlihat saling bertentangan satu sama lain. Namun sebenarnya keduanya bersifat komplementer dan saling mengisi. Hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam UU No. 5 Tahun 1999 terdapat satu ketentuan khusus yang menjelaskan pentingnya Kekayaan Intelektual sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 huruf b. Pasal tersebut menyatakan bahwa "perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba" dikecualikan dari ketentuan UU No. 5 Tahun 1999. Pada prakteknya tidak semua perjanjian yang berkaitan dengan HKI, seperti halnya Supply Agreement atau Perjanjian Kerjasama Pasokan yang ditandatangani oleh Pfizer Inc dan PT Dexa Medica terkait dengan bahan baku Amlodipine Besylate, dapat dikecualikan karena tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf b tentang Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan adanya dugaan bahwa perjanjian tersebut mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan monopoli. Diperlukan metode pembuktian secara yuridis normatif dengan pendekatan serta alat bukti yang tepat untuk membuktikan bahwa suatu perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999. Alat bukti petunjuk merupakan indirect atau circumstantial evidence yang seringkali dipergunakan oleh KPPU dalam menyelesaikan perkara persaingan usaha karena sulitnya untuk mendapatkan alat bukti langsung. Namun penggunaan indirect atau circumstantial evidence ini tidak dapat diterima oleh lembaga peradilan karena tidak diatur lebih lanjut oleh ketentuan perundangan yang berlaku.

The Law No. 5 of 1999 concerning to the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition seems to be contradictory to the Law related to Intellectual Property. The truth is, one is complementary of the other. It is evidenced by Article 50 point b which specifically stating the importance of the intelectual property. It is mentioned that," Any agreement related to the rights to intelectual properties such as licenses, patent, trade marks, copy rights, industrial designs, integrated electronic circuit, secret trade and any agreement relating to franching, are excluded from the Law No. 5 of 1999. In practice, not all agreement related to Intellectual Property, such as Supply Agreement signed by Pfizer Inc and PT Dexa Medica regarding the active ingredient of Amlodipine Besylate protected under patent, could be exempted as it is not in accordance to the stipulation of Article 50 point b on the exemption of Law No 5 of 1999 on any agreement related to the Intelectual Property; and there is an indication that the said agreement may cause monopolistic practices and unfair competition. In order to prove that the agreement follows the Law No 5 of 1999, a normative juridiction with sufficient evidence are needed. Business Competition Supervisory Commission (KPPU) often uses information evidence as indirect or circumstantial evidence on unfair competition case due to the difficulty in obtaining direct evidence. However, the indirect or circumstansial evidence is not accepted by the court as its further regulations have yet been determined.

Kata Kunci : Perjanjian HKI, Perjanjian Kerjasama Pasokan, Supply Agreement, Alat Bukti Petunjuk, Indirect Evidence, Circumstantial Evidence., IP Agreement, Supply Agreement, Evidence on Information, Indirect Evidence, Circumstantial Evidence.