BANK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NASABAH TERKAIT PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2017 (STUDI KASUS: PT BANK NEGARA INDONESIA)

Ade Fetriandini A.P, Dr. Arvie Johan, S.H., M.H.

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Permasalahan yang akan ditulis dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana Bank melindungi nasabah berkaitan dengan Penyampaian Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017dimaksudkan untuk memperoleh deskripsi yang jelas dan komprehensif tentang pergesekan prinsip kerahasiaan bank dengan kepentingan perpajakan untuk kepentingan Negara dalam hal ini pendapatan negara pada PT. Bank Negara Indonesia. Penelaahan yang dilakukan terhadap hal ini meliputi Prinsip kerahasiaan Bank di Indonesia dan Penegakan Kepatuhan Pajak Melalui Ketentuan Rahasia Bank yang harus dilakukan oleh setiap Bank yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang didukung oleh data yuridis empiris yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder , sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang ditelit. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan code of conduct yang diatur pada PT. Bank Negara Indonesia dalam menaati Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 berusaha untuk melaksanakan prinsip kerahasiaan banksecara hati-hati. Hal ini dapat dilihat dengan harus adanya kejelasan dan persyaratan yang ketat terhadap pembukaan data pribadi nasabahnya. Sebagai bentuk perlindungan hak-hak privasi nasabahnya sebagai wajib pajak, maka terdapat larangan permintaan yang bersifat spekulatif (fishing expeditions) dimana tidak ada tujuan yang relevan yang akan dicapai dari penyampain informasi tersebut. Untuk itu, PT. Bank Negara Indonesia menekankan bahwa otoritas Pajak harus memiliki maksud dan tujuan yang jelas atas pemanfaatan informasi yang akan diperolehnya.

This research discusses the role of Bank in protecting its customers' taxes data and information according to Law Number 9 Year 2017 in a clear and comprehensive description in regards to the principal conflict between customers' data and information confidentiality with the obligatory of taxation income in the country at PT. Bank Negara Indonesia. This review covers the Bank's confidentiality principle in Indonesia and the enforcement of tax compliance through Bank Confidentialty Provisions which must conformed by every Bank in Indonesia. The method used in this research is empirical juridical research, supported by empirical juridical data derived from primary legal material, secondary law materials, in responding to the problem statement. The results emphasize on the code of conduct set at PT. Bank Negara Indonesia in complying with Law No. 9 of 2017 which seeks to prudently implement the principle of bank confidentialty. This is shown by the requisite of clarity and strict requirements on the opening of the costumers' personal data. As a form of protection of the privacy rights of the customers as a taxpayer, the Bank prohibits a speculative request (fishing expeditions) where no relevant objectives will be obtained from providing the information. PT. Bank Negara Indonesia stressed that the Tax authorities should have clear intent and purpose for the utilization of the information inquired.

Kata Kunci : Rahasia Bank, Penyampaian Data dan Informasi Perpajakan, Perlindungan Hukum Nasabah Bank, Data dan Simpanan Nasabah Bank., Banking Secrecy, Delivery Of Data and Tax Information, Customer Legal Protection, Data And Customer Deposits