ASPEK KEPASTIAN HUKUM DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 42/ PUU-XV/ 2017

MUH MA'RUF, Dr. Supriyadi, S.H, M.Hum

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis putusan praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 42/ PUU-XV/ 2017 dikaitkan dengan aspek kepastian hukum. Penelitian mengkaji dan merumuskan mengenai praperadilan agar memenuhi aspek kepastian hukum di masa mendatang. Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan cara melalui penelitian kepustakaan. Selain itu juga melakukan studi dokumen berupa putusan-putusan praperadilan. Penelitian ini bersifat deskriptif serta berbentuk preskriptif, kemudian ditunjang dengan metode wawancara narasumber yang berasal dari akademisi, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis dan preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut: Pertama, putusan praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/ PUU-XV/ 2017 belum memenuhi aspek kepastian hukum, khususnya terkait penetapan tersangka. Berdasarkan putusan praperadilan Nomor: 2/ Pid.Pra/ 2017/ PN. Tgr dan putusan praperadilan Nomor: 40/ Pid.Pra/ 2018/ PN. Jkt. Sel, diketahui bahwa putusan praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/ PUU-XV/ 2017 aspek kepastian hukum belum terpenuhi. Putusan praperadilan tersebut keduanya membatalkan penetapan tersangka, namun hakim menggunakan dasar-dasar pertimbangan yang berbeda. Hakim praperadilan perkara Nomor:02/Pid.Pra/2017/ PN. Tgr menilai prosedur yang digunakan penyidik dalam menetapkan tersangka tidak tepat terkait bukti permulaan yang dianggap belum cukup. Sedangkan Hakim praperadilan perkara Nomor: 40/Pid.Pra/ 2018/ PN.Jkt. Sel menilai prosedur penetapan tersangka tidak sah terkait penggunaan alat bukti yang sudah digunakan untuk penetapan tersangka sebelumnya. Kedua, ketentuan praperadilan agar memenuhi kepastian hukum, Mahkamah Agung harus mengatur mengenai adanya kualifikasi terhadap alat bukti yang digunakan sebagai dasar penentuan telah terjadi tindak pidana dan alat bukti untuk menentukan tersangkanya sebagai dasar penetapan tersangka. Pihak yang harus dibebani pembuktian dalam sidang praperadilan adalah penyidik untuk membuktikan apakah upaya paksa yang penyidik lakukan telah sesuai dengan hukum dan tidak melampaui kewenangannya.

This study aimed to find out, examine and analyze pretrial decisions after enactment of the Constitutional Court Number. 42 / PUU-XV / 2017 from the perspective of reviewing and formulating pretrial justice in order to meet the legal certainty aspects in the future. This research is a normative research mode which is conducted through library based research. The researcher also conducted document studies in the form of pretrial decisions. This research used descriptive and prescriptive, then supported by interviews academics. Then data is analyzed qualitatively with analytical and prescriptive descriptive method. Based on the results of the study and discussion concluded as follows: First, pretrial decision after the decision of the Constitutional Court Number: 42 / PUU-XV / 2017 has not fulfilled the legal certainty, especially related to the determination of the suspect. According to pretrial Number: 2 / Pid.Pra / 2017 / PN. Tgr and pretrial decision Number: 40 / Pid.Pra / 2018 / PN. Jkt. Sel, it is known that pretrial decision after the Constitutional Court Number: 42 / PUU-XV / 2017 aspects of legal certainty has not been fulfilled. Both of all pretrial decisions that cancel the suspect's appointment, the judge uses different considerations in pretrial judgment. Pretrial Judge of the case Number: 02 / Pid.Pra / 2017 / PN. Tgr assessed the procedure used by the investigator in establishing an inappropriate suspect regarding insufficient evidence of inception. While the pretrial Judge of the case Number: 40 / Pid.Pra / 2018 / PN.Jkt.Sel assessed the suspect�s unlawful determination procedure regarding the use of evidence already used for the determination of the previous suspect. Second, pretrial provisions in order to meet legal certainty, the Supreme Court must regulate the existence of qualifications against evidence used as a basis for determining the existence of criminal offenses and evidence to determine the suspect as the basis for determination of the suspect. In the pretrial haering that must be burdened with proof is the investigator. To find out wether involuntary attempts investigator are in accordance with the law and not exceed its authority.

Kata Kunci : Aspek Kepastian Hukum, Putusan Praperadilan, Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/ PUU-XV/2017./Legal Certain Aspects, Pretrial Decision, Decision of the Constitutional Court Number: 42 / PUU-XV / 2017