PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KABUPATEN PURWAKARTA

WIENDASTI KUSMANA, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

INTISARI Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim, mengetahui dan menganalisis problematika yang dihadapi,serta mengetahui dan menganalisis upaya yang seharusnya ditempuh penyidik, penuntut umum dan hakim ke depan dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian, yaitu penelitian normatif untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan penelitian kepustakaan dan penelitian empiris untuk memperoleh data primer dengan penelitian lapangan di unit PPA Polres Purwakarta, Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan metode wawancara kepada narasumber, kemudian kedua data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan preskriftif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Pada tahap penyidikan menurut register data perkara anak tahun 2015-2017, yaitu perkara pencurian biasa sebanyak 6 perkara dan tidak ada perkara anak yang berhasil diversi. Pada tahap Penuntutan, tahun 2015-2017 untuk perkara pencurian biasa sebanyak 10 perkara dan tidak ada yang berhasil diversi. Pada tahap pengadilan untuk tindak pidana pencurian biasa pada Tahun 2015-2017 sebanyak 20 perkara dengan keterangan sebanyak 2 perkara berhasil diversi dan 18 perkara gagal. Kedua, problematika dalam pelaksanaan diversi yaitu: pemahaman hukum keluarga korban dan masyarakat masih kurang terhadap anak sebagai pelaku;tidak adanya ruang khusus diversi. Ketiga, pelaksanaan diversi ke depan seharusnya diarahkan pada peran serta masyarakat dengan melibatkan aparat penegak hukum menuju pemahaman hukum restoratif; adanya pertemuan antar penyidik, penuntut umum dan hakim terkait dalam pelaksanaan diversi. Dalam rangka menyelaraskan antara KUHAP, UU SPPA dan PP Pedoman Diversi dengan ketentuan internal aparat penegak hukum, diperlukan sinkronisasi dalam mengatur kembali kategori tindak pidana dan usia anak yang dapat diupayakan diversi.

ABSTRACT This study aims to know and analyze the efforts made by the investigator, prosecutors and judges, knowing and analyzing the problems faced, and to know and analyze the efforts that investigators, prosecutors, and judges should take in the future in the implementation of the diversion of children as perpetrators of criminal theft in purwakarta district. This research uses two types of research, namely normative research to obtain secondary data that is by library research, and empirical research to obtain primary data with field research in Purwakarta Police PPA unit, state prosecutor of Purwakarta, and the Purwakarta state court by interview method to resource person then both data are analyzed qualitatively by using descriftive and prescriftive methods. Based on the results of research and discussion concluded as follows: First, at the investigation stage according to the register of child case data of 2015-2017, the ordinary theft of 6 cases and no cases are successfully diversion. At the prosecution stage, 2015-2017 for ordinary theft cases of 10 cases and no one has successfully diversion. At the court stage for the ussual types of criminal theft in 2015-2017 as many as 20 cases as much as 2 cases successfully diversion and 18 cases failed. Second, the problematic in the impelementation of the diversion of understanding the law of the victim’s family, and the community is still less to the child as the perpetrator;the absence of a specific space for diversion. Third,the implementation of future diversions should be directed to community participation by involving law enforcement officers towards the understanding of restorative law; the presence of meetings between investigators, prosecutors and related judges in the implementation of diversions. In order to harmonise among criminal procedure code (KUHAP),UU SPPA and Government Regulation on Guidelines Diversi (PP Pedoman Diversi) with internal regulations law enforcement officers, it is required synchronization is needed in re arranging the category of crime and the age of the child that can be attempted to be diversion.

Kata Kunci : Diversi,Keadilan Restoratif,Anak dibawah umur