DESA ADAT DAN PILKADA DI BALI (Desain Electoral yang Inklusif untuk Masyarakat Kesepekang dalam Masyarakat Desa Adat Bayung Gede, Kintamani, Bangli pada Pilkada Bangli Tahun 2015)

AAN RIMAWANTO, Dr. Haryanto, M.A.

2018 | Tesis | MAGISTER POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Saat ini kajian terkait inklusifitas pemilu bagi kelompok minoritas misalnya untuk kaum berkebutuhan khusus, pemilih di rumah sakit, pemilih di rumah tahanan atau pemilih di rumah sakit jiwa sedang hangat-hangatnya dibahas di Indonesia, namun pemilih minoritas yang terhalang haknya karena permasalahan adat justru luput dari perhatian. Kajian ini bermaksud menambah kajian terkait inklusifitas pemilu dengan setting permasalahan adat dimana hak pilih kelompok minoritas (dalam bahasa lokal disebut Kesepekang) dengan lokasi di Desa Bayung Gede, Kintamani, Bangli, Bali dalam Pilkada Tahun 2015. Bayung Gede dipilih karena adanya dugaan campur tangan pemerintah lokal yang seharusnya memiliki dimensi yang berbeda. Kajian ini menggunakan perspektif interpretative social science dengan studi kasus explanatory untuk menjawab dan menjelaskan bagaimana penyelenggara pemilu (KPU Kabupaten Bangli) mengupayakan hak pilih kelompok masyarakat kesepekang tersebut dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada Bangli Tahun 2015 dengan menggunakan konsep dimensi dan stratifikasi citizenship dari Eric Hiariej dan Kristian Stokke. Kelompok masyarakat yang semula menyandang status culturally excluded citizens karena campur tangan pemerintah lokal dikeluarkan secara kedinasan menjadi kehilangan hak politiknya, KPU hadir menawarkan penyelesaian secara politik dengan jalan menjamin hak pilih kelompok tersebut. Hasilnya, dalam menjamin hak pilih kelompok kesepekang maka dibutuhkan tata kelola pemilu dengan menghilangkan peran badan adhoc tingkat desa (Panitia Pemungutan Suara/PPS) dalam tugasnya menangani kelompok tersebut dan tugas tersebut dialihkan ke badan adhoc tingkat kecamatan (Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK). Hasil ini kemudian digunakan untuk membuat desain electoral yang inklusif bagi kelompok minoritas sejenis. Temuan terkait dugaan awal bahwa terdapat peran pemerintah lokal terkonfirmasi dengan adanya berita acara yang mengeluarkan urusan kedinasan kelompok masyarakat kesepekang tersebut dari Desa Bayung Gede yang ditandatangani oleh pejabat tinggi dari pemerintah lokal setempat.

Currently, studies related to the inclusiveness of elections for minority and segmented groups, such as the disables and those with special needs, voters in hospitals, voters in detention homes or voters in mental hospitals are being discussed in Indonesia, but minority voters are hindered by customary issues. This study intends to add to the study regarding the inclusiveness of elections by setting customary issues where the right to vote for minority groups (in the local language is called Kesepekang) with locations in the villages of Bayung Gede, Kintamani, Bangli, Bali in the 2015 elections. Bayung Gede was chosen because of alleged government interference local which should have different dimensions. This study uses the perspective of interpretative social science with an explanatory case study to answer and explain how the election organizers (KPU of Bangli Regency) provide the right to vote for the community of the seclusion in every stage of the implementation of the 2015 Bangli Regional Election by using the concept of citizenship dimensions and stratification by Eric Hiariej and Kristian Stokke. The community group that originally held the status of culturally excluded citizens because the intervention of the local government, was issued in an official way and caused the lost of their political rights. And then, KPU was present to offer a political settlement by guaranteeing the group's right to vote. As a result, in guaranteeing the suffrage of the independence group, electoral governance is needed by eliminating the role of the village level ad hoc body (Voting Committee / PPS) while their the task is transferred to the ad hoc agency at the sub-district level (District Election Committee / PPK). These results are then used to create an electoral design that is inclusive of similar minority groups. The findings related to the hypothesis is described as: there is a confirmed role for the local government in the issuing of minutes of events regarding the affairs of the kesepekang community of from Bayung Gede Village, which is signed by high officials from the local government.

Kata Kunci : Pilkada, Tata Kelola Pemilu, Masyarakat Adat, Kesepekang, Citizenship, Desain electoral