IMPLIKASI PENDAFTARAN AKTA JAMINAN FIDUSIA SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK/0.10/201 TERHADAP PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

BAGUS BEGAWAN DHIPO, DWI HARYATI, S.H.,M.H.

2018 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji implikasi pendaftaran akta jaminan fidusia terhadap penerimaan negara bukan pajak sebelum dan setelah di keluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan lembaga pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari responden dan narasumber melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara dan alat pengumpulan data dengan pedomana wawancara, dilengkapi dengan data sekunder melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh baik dalam penelitian kepustakaan dan lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan ringkasan 1) Penerimaan negara bukan pajak dari pendaftaran fidusia sebelum dikeluarkannya PMK 130/PMK/0.10/2012 belum maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa alasan mulai dari tidak patuhnya lembaga pembiayan dalam mendaftarkan akta jaminan fidusianya, lamanya proses pendaftaran, banyaknya biaya yang harus dikeluarkan, serta tidak adanya aturan yang mengatur mengenai sanski bagi lembaga pembiayaan dan 2) Penerimaan negara bukan pajak dari pendaftaran fidusia setelah dikeluarkannya PMK 130/PMK/0.10/2012 meningkat, sebesar 145% dikarenakan aturan baru mencantumkan adanya aturan pada pasal 2 mengenai jangka waktu dan pasal 5 mengenai sanski, sehingga membuat Lembaga pembiayaan terpaksa mendaftarkan akta jaminan fidusianya.

This legal writing aims to identify and examine the implications of registration of fiduciary guarantee certificates against non-tax state revenues before and after the issuance of Regulation of the Minister of Finance No. 130 / PMK.010 / 2012 concerning registration of fiduciary collateral for companies of consumer financing institutions for motor vehicles with fiducia . This study is a normative-empirical research using primary data obtained directly from respondents and resource persons through field research by interview and data collection tool with interview guidelines, supplemented by secondary data through literature study. Data obtained both in library research and field then analyzed qualitatively and presented descriptively. Based on the result of the research and discussion, summarized 1) Non-tax state revenue prior to the issuance of PMK 130 / PMK / 0.10 / 2012 is not maximal. This is due to several reasons starting from the disobedience of funding agencies in registering fidusian guarantees, the length of registration process, the amount of costs that must be incurred, and the absence of rules governing sanski for financing institutions and 2) Non-tax state revenues after the issuance of PMK 130 / PMK / 0.10 / 2012 increased, by 145% due to the new rules mentioning the existence of the rule in article 2 regarding the term and article 5 regarding punishment, thus making the Financing Institution forced to register the fiduciary guarantee deed

Kata Kunci : Pendaftaran, Jaminan Fidusia, Penerimaan Negara Bukan Pajak