Peran Jaksa Dalam Mengendalikan Penanganan Perkara Pidana Dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia

MOCHAMAD FITRIANSYAH, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, SH., M.Hum.

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian tesis yang dilakukan memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pelaksanaan kewenangan pengendalian penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh jaksa selaku penuntut umum terhadap penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris, yakni penelitian mengenai suatu kaedah normatif terkait pelaksanaan pengendalian penanganan perkara pidana pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh jaksa selaku penuntut umum terhadap penyidik Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Undang � Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta empiris yang terkait dengan pelaksanaan peran kewenangan jaksa tersebut di masyarakat dalam proses penegakan hukum, apakah telah dapat mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan atau belum. Penelitian ini tentunya sangat terkait dengan dominus litis jaksa sebagai pengendali perkara yang pada akhirnya menentukan tingkat keberhasilan suatu penuntutan, serta demi menjaga pelaksanaan proses penegakan hukum yang fair dan melindungi hak asasi manusia dari para pencari keadilan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tersebut, maka pelaksanaan pengendalian penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh jaksa selaku penuntut umum, khususnya dalam tahap penyidikan, sebagaimana yang diatur dalam Undang � Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sangat terbatas. Hal ini dikarenakan jaksa tidak dapat secara langsung mengikuti setiap proses penyidikan dan hanya diberikan berkas perkara hasil penyidikan untuk kemudian dilakukan penelitian. Prinsip Diferensiasi Fungsional yang dianut oleh KUHAP juga kemudian sangat membatasi kewenangan jaksa sebagai dominus litis atau pengendali perkara. Hal ini berakibat pada pengawasan terhadap jalannya penyidikan yang dilakukan oleh jaksa selaku penuntut umum menjadi tidak maksimal dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas penyidikan yang tidak baik, sehingga kepastian hukum yang berkeadilan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat menjadi tidak tercapai.

The conducted thesis was aimed to discover and analyze the implementation of controlling authority of criminal case management performed by prosecutors towards Indonesian Republic Police investigators. The research method used in this thesis was normative and empirical law research method, which basically is the studies regarding a normative principle such as the case of the implementation of management control of criminal case on investigation stage performed by prosecutors towards the investigators of Indonesian Republic Police in accordance with Law No.8/1981 regarding Criminal Procedure Code (bahasa: KUHAP); and empirical principle which associated with the implementation of the role of the prosecutors authority within the society in law enforcement process, whether the role has been parallel to embody a fair legal certainty or not. This research is certainly very correlated with the dominus litis of prosecutors as the master of the suit which eventually determines the successful rate of a prosecution, and in order to maintain the fair law enforcement process and protect the human rights for the justice seeker. According to the conducted research, therefore, the implementation of the control of criminal case management performed by prosecutors, especially in the investigation stage, in accordance with the conditions regulated in Law No.8/1981 regarding Criminal Procedure Code (bahasa: KUHAP) is very limited. Prosecutors are unable to directly follow each investigation process and only provided with the case documents of investigation results to be studied. The principle of functional differentiation embraced by KUHAP has also restrained the authority of prosecutors as dominus litis or the master of the suit. These conditions are indeed generating impacts on the non-optimal supervision of investigation processes performed by prosecutors and resulted in the poor quality of investigation, due to that matter, the fair legal certainty which expected by the society to be unachievable.

Kata Kunci : Pengendali Penanganan Perkara, Dominus Litis, Jaksa Selaku Penuntut Umum