ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2017 DAN THE UNITED STATES CUSTOMS DUTIES CODE 19 DALAM PENCATATAN HKI YANG DILAKUKAN OLEH PEMEGANG HAK MEREK DAN HAK CIPTA ASING

EMIRSYAH DINAR, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganailis secara akademis bagaimana Pencatatan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Merek dan Hak Cipta, milik orang atau perusahaan asing yang tidak memiliki domisili di Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor dan Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian ini juga secara komparatif membandingkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 dengan The United States Customs Duties Code 19. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kepustakaan yang didukung dengan wawancara. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum utama dengan cara meneliti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian tentang Peraturan Nomor 20 Tahun 2017 ini. Selain itu, penelitian ini juga bersifat komparatif, mengingat penelitian ini membandingkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencatatan HKI di Kepabeanan di 2 negara, yaitu Indonesia dan Amerika Serikat. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pasal 5 Ayat (3) dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 2 dari Konvensi Paris tentang national treatment karena pada Pasal 5 Ayat (3), pencatatan Hak Merek dan Hak Cipta hanya dapat dilakukan oleh pemilik atau pemegang Hak Merek atau Hak Cipta yang memiliki badan usaha yang berdomisili di Indonesia. Pasal 2 Ayat (2) dari Konvensi Paris menyattidak boleh adanya persyaratan domisili atau pendirian di negara di mana perlindungan diklaim dapat dikenakan pada warga negara dari negara-negara Anggota untuk menerima perlindungan Hak Kekayaan Industri. Persyaratan ini secara praktik sangat menyulitkan pemegang Hak Merek dan/atau Hak Cipta asing yang tidak memiliki domisili badan usaha di Indonesia. Persyaratan diskriminatif seperti ini tidak ditemukan dalam The United States Customs Duties Code 19. Selanjutnya, untuk mendirikan suatu badan usaha atau badan hukum itu sendiri, ada persyaratan modal dasar yang berbeda yang ditujukan bagi PT PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PT PMA (Penanaman Modal Asing), sehingga sangat menyulitkan bagi Pemegang Hak Merek dan/atau Hak Cipta untuk melakukan pencatatan Hak nya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia.

The aim of this research is to find out and analyse the current Intellectual Property customs recordal systems academically, especially with regard to the Trademarks and Copyrights owned by foreigners with no registered domicile in Indonesia under the Government Regulation Number 20 Year 2017 on the Import and Export Control Over the Goods Suspected as Or Resuted from Intellectual Property Rights Infringements. This research compares the Government Regulation Number 20 Year 2017 with the United States Customs Duties Code 19. This research uses juridical normative approach which is also supported with in-person interviews. This approach is done by analyzing main legal sources to identify relatable theories, concepts, legal principles, as well as other laws and regulations that can be related to the Government Regulation Number 20 Year 201. This research is also comparative in nature, considering this research focuses on the regulations regarding the customs recordal in Indonesia and the United States. The result of this research focuses on Article 5 Para (3) of the Government Regulation which contravenes with Article 2 of the Paris Convention on the national treatment principle since Article 5 Para (3) requires the Trademark or Copyright holder to have a registered business domicile in Indonesia. Whereas Article 2 Para (2) of the Paris Convention stipulates that no requirement as to domicile or establishment in the country where protection is claimed may be imposed upon nationals of countries of the Union for the enjoyment of any industrial property rights. This requirement imposed on foreign Trademark and Copyright holders in Indonesia makes it challenging for them to enforce their rights in Indonesia. This rarther discriminative requirement cannot be found in the United States Customs Duties Code 19. Furthermore, to establish a business in Indonesia, there is a difference in the minimum basic capital for locally owned company (PT. PMDN) and foreign owned company (PT. PMA), which ultimately makes it challenging for the foreign Trademark and Copyright holders to record their rights at the Directorate General of Customs of the Republic of Indonesia.

Kata Kunci : Hak Merek, Hak Cipta, pencatatan HKI, customs recordal.