Laporkan Masalah

Analisis Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Pungutan Liar

EGIDIUS TAIMENAS, Dr. Supriyadi, S,H., M.Hum.

2018 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini terkonsentrasi pada dua tujuan: pertama, untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh anggota pada saat bertugas; dan kedua, untuk mengkaji dan merumuskan preskripsi yang harus dijalankan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di masa mendatang dalam rangka menanggulangi tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh anggota pada saat bertugas. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkait dengan kedua tujuan penelitian tersebut diperoleh melalui penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Artinya, pengumpulan data-data lewat studi kepustakaan tentang upaya Polri menanggulangi tindak pidana pungli yang dilakukan anggota Polri pada saat bertugas dan verifikasinya secara khusus atas bahan hukum primer lewat wawancara semi terbuka dengan para narasumber. selanjutnya, data-data ini dianalisis dengan menggunakan teknik "kajian isi", yakni penarikan konklusi berdasarkan pesan di dalam bahan hukum. Hasilnya membuktikan bahwa tindak pidana pungli oleh anggota Polri pada saat bertugas sudah diupayakan penanggulangannya oleh Polri dengan strategi pre-emptif berupa sosialisasi dan internalisasi kultur anti pungli, startegi preventif berupa pendidikan dan pelatihan untuk menanamkan Tribrata dan Catur Prasetya Polri sebagai pandangan hidup, dan strategi represif yustisiil (penindakan hukum) berupa peradilan pidana bagi anggota Polri sudah terbukti melakukan tindak pidana pungli. Upaya penanggulangan ini pun masih terus Polri lakukan seiring dengan cita-cita Polri untuk menjadi Polri yang Promoter, yakin melakukan reformasi kultural dengan penekanan khusus pada budaya koruptif di dalam dan luar institusi Polri dan memperkuat citra polisi humanis, memperbaiki layanan publik, meningkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, dan manajemen hubungan dengan media.

This study focuses on two objectives: First, to collect, analyse, and present the Indonesian National Police's effort in averting the ciriminal acts of extortion commited by the police members on duty; second, to review and formulate prescriptions that must be run by the Indonesian National Police in the future in order to avert the issue. The primary, secondary and tertiary legal materials related to the objectives of the study were obtained through the research that used normative juridical research methods. The data collection was done by library study on the Indonesian National Police's effort in averting criminal acts of extortion commited by the police members on duty. The verification was specifically based on the primary legal material through semi-open interview with the speakers. Furthermore, the data was analyzed by using "content review" technique, namely drawing conclusion based on messages in the legal materials. The result shows that the Indonesian National Police is striving to handle the criminal acts of extortion commited by police members on duty by using pre-emptive strategies in the form of socialization and cultural internalization of anti-extortion, preventive strategies in the form of education and training to instill Tribrata and Catur Prasetya of the Indonesian National Police Codes of Conduct as the perspective of life and judicial repressive strategy (legal action) in the form of criminal justice for the police members that have been proven to commit extortion. The Indonesian National Police keeps struggling to promote the image of police force who carries out cultural reforms with special emphasis on corruptive culture inside or outside the institution; strengthensthe humanist police image; improves public service; enhances professionalism in the law enforcement; security stability and public order; and manages public relation with the media.

Kata Kunci : Polri, Anggota Polri, Penanggulangan, tindak pidana, pungutan liar / Indonesian National Police, Police Members, Criminal Acts, Extortion.

  1. S2-2018-387575-abstract.pdf  
  2. S2-2018-387575-bibliography.pdf  
  3. S2-2018-387575-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2018-387575-title.pdf