PERLUASAN KUALIFIKASI PIHAK DALAM REGULASI PENGAJUAN GUGATAN PERSELISIHAN HASIL DI MK PADA PILKADA DENGAN CALON TUNGGAL

LA ODE MUHAMAD H, Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, SH., LL.M

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

PERLUASAN KUALIFIKASI PIHAK DALAM REGULASI PENGAJUAN GUGATAN PERSELISIHAN HASIL DI MK PADA PILKADA DENGAN CALON TUNGGAL La Ode Muhamad Hasmin , Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis serta memahami landasan dan format ideal pengaturan diperbolehkannya pemantau pemilihan sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan gugatan perselisihan hasil pada pilkada dengan calon tunggal sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2016. Metode penelitian hukum normatif yang digunakan adalah melakukan telaah pustaka pada data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder serta tersier dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif dan pendekatan kasus. Untuk menunjang data maka didukung wawancara terhadap narasumber, selanjutnya bahan hukum dan hasil wawancara kemudian diolah dengan menggunakan analisis data secara deskriptif, evaluatif dan preksriptif. Dilandasi oleh rapat permusyawaratan hakim yang terpengaruh pada faktor internal dan eksternal bahwa pemantau dianggap memperjuangkan kebenaran, adanya kondisi faktual yang terjadi dilapangan, merepresentakan publik, mengetahui proses pemilihan serta sebagai upaya perlindungan terhadap hak dipilih, memilih dan mengakses peradilan. hal ini menunjukkan adanya penafsiran ekstensif oleh hakim karena tidak adanya jaminan pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal telah berjalan demokratis sesuai asas langsung, umum bebas, rahasia jujur dan adil. Namun perluasan kualifikasi pihak di atas justru mengambil kewenangan pembentuk Undang-Undang (Presiden dan DPR) sebagaimana diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 karena pasca pilkada serentak, MK berlaku sebagai pelaksana Undang-Undang. Atas dasar itu, maka arah politik hukum pengaturan pemantau pemilihan sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan gugatan perselisihan hasil pada pilkada dengan calon tunggal harus diatur secara limitatif dalam Undang-Undang pilkada sebagai langkah untuk memperbaiki electoral process agar pilkada mampu menciptakan keadilan dan kesetaraan didalam masyarakat,dan meminimalisasi terjadinya perbenturan (clash) diantara berbagai kepentingan.

THE EXTENSION OF PARTY QUALIFICATION IN THE REGULATION OF FILING RESULT DISPUTE LAWSUIT TO THE CONSTITUTIONAL COURT IN THE REGIONAL ELECTION WITH THE SINGLE CANDIDATE La Ode Muhamad Hasmin , Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu ABSTRACT This study aimed to know, to analyze and to understand the ideal basis and format of the permissibility of election monitors as one of the parties that can file the result dispute in the regional election with a single candidate as stipulated in PMK Number 2 Year 2016. Normative legal research method used was studing the literature on secondary data including primary, secondary and tertiary law material by using the legislation, conceptual, comparative and case approach. The interview to the informant was used to support the data; and then the legal materials and interview results processed descriptively, evaluative and prescriptively. Based on the consultative meeting of judges that affected by internal and external factors that the monitors are considered to be fighting for the truth, the factual conditions that occur in the field, representing the public, knowing the election process as well as the protection of the right to vote, be voted and access the judiciary. This indicates an extensive interpretation by the judge because the absence of guarantees for the election with a single candidate has been running democratically according to the principle of direct, public, free, secret, honest and fair. However, the extension of the qualification of the party above actually takes the authority of the legislators (the President and the Parliament) as regulated in the Constitution of the Republic of Indonesia because postsimultaneouselection, the Constitutional Court acts as the implementer of the Law. Therefore, the politic of law direction of the election monitors regulation as one of the parties that can file the election result dispute with the single candidate shall be regulated limitedin the regional election Law as a way improve the electoral process so that the elections can create justice and equality within the community, and minimize the clash between various interests.

Kata Kunci : pemantau, perselisihan hasil di MK, pilkada dengan calon tunggal