ANALISIS TUNTUTAN PIDANA PENUNTUT UMUM DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

YOGA PRATOMO, DR. SUPRIYADI, SH, M.Hum

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan penuntut umum dalam pengajuan tuntutan (requisitor) di bawah minimum khusus serta mengkaji dan merumuskan prospek tuntutan (requisitor) penuntut umum terhadap pidana minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika ke depannya. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif empiris, yaitu merupakan penggabungan dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Hal tersebut dikarenakan penelitian dalam tesis ini menggunakan 2 (dua) data, yaitu data primer dan data sekunder. Pencarian data primer dilakukan dengan metode wawancara secara langsung kepada responden dan narasumber dengan alat pengumpul data berupa melampirkan daftar pertanyaan di atas selembar kertas yang akan dijawab secara langsung oleh responden dan narasumber. Pencarian data sekunder dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dengan alat pengumpul data berupa studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut : pertama, alasan penuntut umum mengajukan tuntutan di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika selain hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa, juga dikarenakan penuntut umum lebih mengutamakan keadilan dan kemanfaatan dibandingkan kepastian hukum dalam tujuan penegakan hukum itu sendiri. Kedua, kedepannya selain dibutuhkan penuntut umum yang profesional, proporsial, dan bijaksana dalam bertindak, juga dibutuhkan tuntutan (requisitor) dari penuntut umum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kasus-kasus tertentu yang dianggap sebagai perkara penting (pekating) dan menarik perhatian masyarakat, baiknya penuntut umum diberikan ruang untuk mengambil kebijakan/diskresi dalam menjatuhkan tuntutan pidana di bawah minimum khusus. Kebijakan/diskresi itu harus bersifat kaku dan terbatas, dikarenakan perlu adanya kriteria-kriteria yang harus dipenuhi serta persetujuan Jaksa Agung selaku pengendali perkara dan penanggung jawab institusi Kejaksaan.

This research is aimed to discover and analyze the considerations of public prosecutors in submission of requisition under the special minimum and to examine and formulate the prospect of the prosecutor's requisition towards the special minimum punishment in the case of future narcotics crime. This research is an empirical-normative-law study as the combination of normative law research and empirical law research. This type of study is selected due to the utilization of 2 (two) data, namely primary and secondary data. The primary data collecting was conducted through direct interviews towards respondents and informants by using the data collecting instrument in the form of a paper listed with questions which will be answered directly by the respondents and informants. The secondary data collecting is conducted through literature study with the data collecting instrument of document study According to the research results and discussion, it can be concluded that: first, the reason behind the submission of requisition under the special minimum by public prosecutors in a narcotics crime as the suspect aside from the alleviating conditions for the suspect himself is due to the public prosecutors who more prioritizing justice and expediency rather than a legal certainty in the aim of legal enforcement itself. Secondly, besides the requirement of having public prosecutors who professional, proportional, and judicious, a requisition of public prosecutors that fulfills the sense of justice of the community is also required. Particular cases which considered as important affairs and attract the concern of the community should provide the space for public prosecutors to take discretion in sentencing the criminal charges under a special minimum charges. The discretion itself has to be rigid and limited because there are certain criteria that have to be fulfilled approved by the Attorney General as the case manager and the person in charge of the Public Prosecution Service.

Kata Kunci : tuntutan, penuntut umum, pidana minimum khusus, narkotika