PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEWAJIBAN PEMBAYARAN IURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

ENDANG S, SIGID RIYANTO, S.H., M.Si

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggaran kewajiban pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta penerapan eksekusi sanksi pidananya. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian Tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu menelaah norma yang terdapat dalam putusan pengadilan dalam perkara pelanggaran kewajiban pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh pemberi kerja dengan menganalisa secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran seteliti mungkin mengenai pertimbangan yang dijadikan dasar putusan dalam menjatuhkan pidana beserta penerapan dari pidana tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana kewajiban pembayaran iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial adalah berdasarkan alasan yuridis dan non yuridis serta harus memenuhi unsur Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan. Dalam penjatuhan putusan pidana penjara dirasa lebih tepat sebagai pelajaran bagi terdakwa karena terpenuhinya unsur kepastian dan kemanfaatan, namun, penjatuhan putusan pidana denda dinilai hanya memenuhi unsur kepastian, namun kurang memberikan kemanfaatan khususnya terhadap pekerja dikarenakan pembayaran denda tersebut akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan yang berdampak kepada tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran iuran kepada BPJS.. Penerapan penjatuhan pidana tersebut hanya dapat diambil salah satu saja karena dirumuskan secara alternatif, dan tidak dapat dijatuhkan secara kumulatif. Penjatuhan sanksi pidana tersebut bukan merupakan ultimum remedium karena penerapan sanksi administratif memiliki ketentuan pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran dan bukan merupakan tindak pidana.

The thesis research conducted by the researcher is aimed to discover the considerations of judge in imposing criminal sanctions towards the violation in contribution payment obligation of Social Security Administrative Agency as well as the implementation of the execution of the criminal sanctions. The research method used in this thesis research was a normative law method, such as identifying the norms contained in the court decision regarding the violation case of contribution payment obligation of Social Security Administrative Agency conducted by the employer through a qualitative descriptive analysis in order to acquired the most detail description about considerations made as basis of verdict in sentencing sanctions along with the implementation of those sanctions. The research results indicate that the basis considerations used by judge in imposing criminal verdict on criminal act of contribution payment obligation of Social Security Administrative Agency are juridical and non-juridical conditions and have to fulfill the elements of Certainty, Expediency, and Justice. Imprisonment is considered as correct in sentencing a verdict because it fulfills the elements of certainty and expediency, however, the criminal fines are considered to fulfill the element of certainty alone but less providing expediency for workers because the payment of fines will influence the company financial condition that would generate impacts on the non-fulfillment the obligation of premium payment to BPJS. The implementation of criminal sanction could only be taken one at a time because it is formulated alternatively and can not be imposed cumulatively. The sentencing of criminal sanctions is not an ultimum remedium because the application of administrative sanctions owns violation regulation towards the obligation of registration and is not a criminal sanctions.

Kata Kunci : Pemidanaan, Tindak Pidana Kewajiban Pembayaran Iuran BPJS, Pertimbangan Hakim, Punishment, Violation of Contribution Payment Obligation of BPJS, Judge's Considerations