ASAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

MOHAMAD HARI MAHAR P, Dr. Supriyadi. S.H. M.Hum.

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang asas pembalikan beban pembuktian didalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, baik dalam pengaturan dan penerapan asas pembalikan beban pembuktian dalam proses peradilan di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif untuk memperoleh data sekunder melalui analisis data kepustakaan dan didukung dengan data primer melalui wawancara dengan narasumber dan didukung oleh penelitian lapangan sebagai penunjang, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analistis dan perspektif. Berdasarkan hasil penelitian dan Pembahasan disimpulkan sebagai berikut : pertama, Pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat dideskripsikan dikenal terhadap kesalahan orang yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 12 B dan Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2001. Kemudian terhadap kepemilikan harta kekayaan pelaku yang diduga keras merupakan hasil tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 37 A dan Pasal 38 B Ayat (2) Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Tegasnya, politik hukum kebijakan terhadap delik korupsi ditujukan terhadap kesalahan pelaku maupun terhadap harta benda pelaku yang diduga berasal dari korupsi. kedua masih terdapatnya perbedaan persepsi antara penegak hukum terkait dengan konsep pembalikan beban pembuktian dan makna terhadap harta benda terdakwa yang belum didakwakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 B. tidak adanya aturan yang jelas tentang proses beracara dalam penerapan sistem pembalikan beban pembuktian, membuat penegak hukum ragu-ragu untuk menerapkan sistem ini. Oleh karena itu disarankan agar pembentuk undang-undang tindak pidana korupsi segera merevisi norma pembalikan beban pembuktian sebagaimana yang termuat dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta mengatur secara jelas mengenai petunjuk teknis/ operasional dalam penerapan sistem pembalikan beban pembuktian tersebut.

This research is aimed to discover and analyze the principle of reversal burden of proof in managing the criminal case of corruption, either in the regulation and the implementation of the principle of reversal burden of proof in the judicial process for the future cause. This research is using normative research methodology to acquire secondary data through the analysis of literature study and supported by primary data through interview with informants and facilitated by field study as the supporting element, then, the data are analyzed qualitatively through descriptive analytic and perspective methods. According to the research result and discussion, it can be concluded that first, the reversal burden of proof as regulated in the provision of Law No.20/2001 about the Eradication of the Criminal Offense of Corruption can be describes towards the offense of a person who highly suspected of conducting corruption as regulated in Article 12 B and Article 37 of Law No.20/2001. Then, regarding the ownership of properties of the defendant which highly suspected as the product of corruption, it regulated in Article 37 A and Article 28 B Verse (2) of Law No.20/2001. Assertively, the policy of law politic on corruption offense is aimed towards the offense of the offender or towards the properties of the offender which assumed as the product of corruption. Secondly, disparity of perception between the law enforcers is still occurring which related to the concept of reversal burden of proof and the interpretation towards the properties of the defendant which yet to be indicted as regulated in Article 38 B, there is no clear regulation regarding the procedures of the implementation of reversal burden of proof system that makes the law enforcers to be hesitated in implement the system. Therefore, it is recommended for the policy maker of criminal offence of corruption to immediately revises the norm of reversal burden of proof as contained in Law No.20/2001 regarding the Eradication of Criminal Offense of Corruption as well as clearly regulates the technical guideline/procedure in implementing the reversal burden of proof system.

Kata Kunci : Kata Kunci : Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi / Key Words : The principal reversal of the burden of proof in handling cases of Corruption