TINJAUAN YURIDIS PASAL 49 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 147/PMK.03/2017 TERKAIT SYARAT TELAH MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK 2 (DUA) TAHUN PAJAK TERAKHIR YANG HARUS DIPENUHI OLEH PENGUSAHA DALAM PERMOHONAN PENGUKUHAN PKP BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

JONI RAMADDAN, Dr. Arvie Johan, SH., M.Hum.

2018 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Peraturan Meneteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yaitu ketentuan Pasal 49 huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 terkait kesesuaian syarat telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang harus dipenuhi oleh Pengusaha dalam permohonan Pengukuhan PKP terhadap asas kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menekankan pada penelitian kepustakaan yang juga dilengkapi dengan studi lapangan berupa wawancara. Bahan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel. Data-data kepustakaan dan hasil wawancara dengan narasumber yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini dianalisis dan disusun secara logis dan berkualitas untuk mendapatkan pemahaman dan jawaban yang jelas, sehingga diharapkan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa syarat telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang harus dipenuhi oleh Pengusaha dalam permohonan Pengukuhan PKP tidak sepenuhnya sesuai dengan asas kepastian hukum, karena syarat tersebut tidak memiliki kesesuaian dengan Asas Kejelasan Tujuan, Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan dan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan. Oleh karena itu disarankan agar pemerintah segera membentuk peraturan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat terkait tata cara permohonan pengukuhan PKP.

This research aims to determine and examine regulation of the Minister of Finance No. 147/PMK.03/2017 on Procedures for Registration of Taxpayers and Elimination of Taxpayer Identification Number and the Inauguration and Revocation of Taxable Entrepreneur namely the provision of article 49 letter a number 1 and letter b number 1 related to the conformity of requirements to has submitted the Annual Income Tax Return for the last 2 (two) Fiscal Years which has become its obligation in accordance with the provisions of the law in the field of taxation that must be fulfilled by the entrepreneur in the application of the taxable entrepreneur inauguration based on the legal certainty principles. This research is a normative legal research that emphasizes on library research which is also equipped with field study in the form of interview. The research materials used in this research are primary, secondary and tertiary. Data analysis used in this research is qualitative that does not require population and sample. The bibliographic data and interview result with the resource persons that have to do with the problems in this research are analyzed and arranged logically and qualified to get clear understanding and answer, so it is expected to provide solutions to the problems under study. The results of the research and discussion indicate that the requirements for submitting Annual Income Tax Returns for the last 2 (two) Fiscal Years which have become their obligations in accordance with the provisions of the legislation in the field of taxation that must be fulfilled by the Entrepreneur in the PKP Inauguration application are not fully in accordance with the principle of legal certainty, because these conditions do not have conformity with the Principle of Clarity of Purpose, the Principle of Conformity between Type, Hierarchy, and Content Material and Principles of Utilization and Usefulness. Therefore it is recommended that the government immediately establish regulations that have binding legal force regarding to the procedures for the application of the inauguration of PKP.

Kata Kunci : kepastian hukum (legal certainty), pelaporan usaha untuk pengukuhan PKP (Business Reporting for PKP Inauguration), kewajiban penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (the obligation to submit the Annual Income Tax Return).