PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS PAJAK DIBAYARKAN DINYATAKAN TIDAK WAJAR DALAM PROSES VALIDASI

JOHAN SAPUTRA, Dwi Haryati, S.H., M.H.

2018 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hal-hal yang menyebabkan terjadi perbedaan penilaian nilai pajak antara yang disampaikan wajib pajak dengan BKAD sehingga dalam proses validasi dinyatakan tidak wajar dan mengkaji perlindungan wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) atas nilai pajak dibayarkan dinyatakan tidak wajar dalam proses validasi di Kabupaten Sleman. Jenis penelitian ini bersifat yuridis sosiologis, yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan dengan melihat aspek-aspek hukumnya, kemudiam meneliti hukum tersebut dalam pelaksanaan. Sifat penelitian ini deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan yang telah penulis lakukan diperoleh hasil bahwa pertama, Hal-hal yang menyebabkan terjadi perbedaan penilaian nilai pajak antara yang disampaikan wajib pajak dengan BKAD dalam proses validasi di Kabupaten Sleman adalah adanya perbedaan tafsir antara BKAD dengan wajib pajak atas nilai transaksi terhadap suatu objek peralihan hak atas tanah dan bangunan dan adanya wajib pajak yang sengaja menurunkan harga beli untuk menekan pajak. Kedua, perlindungan wajib pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) atas nilai pajak dibayarkan dinyatakan tidak wajar dalam proses validasi di Kabupaten Sleman berdasar hasil penelitian di antara lain mengajukan keberatan dengan melampirkan bukti-bukti terkait transaksi tersebut kepada BKAD untuk kemudian mempertahankan argument terhadap nilai transaksi dan mempersilahkan BKAD secara langsung di lapangan terkait objek yang diperjualbelikan.

ABSTRACT This study aims to examine the matters that led to differences in the assessment of tax value between the submitted taxpayers with BKAD so that in the validation process is not fair and assess the taxpayer's protection of Land And Building Title Transfer Duty (BPHTB) on the tax paid is declared not reasonable in the validation process in Sleman District. This type of research is juridical sociological, which is a way or procedure used by looking at the legal aspects, then examine the law in the implementation. The nature of this study is descriptive, ie research that describes the actual situation in the field. This research data using primary data and secondary data. The data analysis used in this research is qualitative. Based on the results of research and discussion that has been done the writer obtained the result that first, Things that cause differences in the assessment of tax value between the submitted taxpayers with BKAD in the validation process in Sleman District is the difference between the interpretation of BKAD with taxpayers on the value of transactions against an object of transition of land and building rights and the existence of a taxpayer who deliberately lowers the purchase price to press taxes. Secondly, the taxpayer's protection of Land And Building Title Transfer Duty (BPHTB) on the tax value paid is declared unnatural in the validation process in Sleman Regency based on research results, among others, filed an objection by attaching evidence related to the transaction to BKAD and then maintaining argument against the transaction value and invite BKAD directly in the field related to the merchant's object.

Kata Kunci : Perlindungan, wajib pajak, BPHTB, tidak wajar