ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG TELAH DIHIBAHWASIATKAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 994 K/PDT/2012)

ROSNA, R.A Antari Innaka Turingsih, S.H., M.Hum.

2018 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis status tanah yang telah dihibahwasiatkan serta perlindungan hukumnya bagi penerima hibah wasiat apabila terhadap tanah tersebut dialihkan melalui jual beli oleh pemberi hibah wasiat berdasarkan kasus pada putusan Mahkamah Agung Nomor 994 K/Pdt/2012. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dimana penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber data yang diperoleh dari data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Cara pengumpulan data yaitu dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 46/Pdt.G/2010/PN.Yk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 25/Pdt/2011/PT.Y jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 994 K/Pdt/2012 dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disusun dalam laporan yang bersifat deskriptif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah : (1) Pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 994 K/Pdt/2012, status tanah yang menjadi obyek sengketa adalah sah milik Tergugat. Hal ini didasarkan pada Pasal 996 KUHPerdata dimana perbuatan pemberi hibah wasiat yang telah menjual tanah yang menjadi obyek wasiat tersebut kepada Tergugat, dianggap telah melakukan pencabutan secara diam-diam atas hibah wasiat tersebut. (2) Pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 994 K/Pdt/2012, tidak ada perlindungan hukum baik yang bersifat preventif maupun represif bagi penerima hibah wasiat (Penggugat). Tidak mendapatkan perlindungan hukum preventif karena penerima hibah wasiat dalam kasus tersebut tidak memiliki hak saisine maupun hak hereditas petitio, dan hak satu-satunya yang dimiliki yang didasarkan Pasal 959 KUHPerdata juga telah digugurkan oleh Pasal 996 KUHPerdata. Tidak mendapatkan perlndungan hukum represif karena putusan Mahkamah Agung Nomor 994 K/Pdt/2012 yang telah inkracht sudah tegas memutuskan bahwa pemilik yang sah atas tanah tersebut adalah Tergugat karena hak Penggugat sebagai penerima hibah wasiat sudah digugurkan oleh Pasal 996 KUHPerdata.

This research aims to discover, study, and analyze the status of land that has been testament-granted and also the legal protection for the grantee of the testamentary grant if towards the land has been transferred through transaction by the grantmaker based on the case in the Verdict of the Supreme Court Number 994 K/Pdt/2012. This research is a normative research in which was carried out by using the data sources obtained from secondary data, which consists of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. The approach used is the legal approach and case approach. The way of data collection is by reading and studying law regulation, the Verdict of the Yogyakarta District Court Number 46/Pdt.G/2010/PN.Yk jo. the Verdict of the Yogyakarta High Court Number 25/Pdt/2011/PT.Y jo. the Verdict of the Supreme Court Number 994 K Pdt/2012 and any other books relating to this research material. The data obtained are then analyzed qualitatively and prepared in a descriptive report. The conclusion obtained from this research are : (1) In the case of Verdict of the Supreme Court Number 994 K/Pdt/2012, the status of the land which is the object of the dispute is legally owned by Defendant. This is based on Article 996 of Civil Code whereby the deeds of the grantmaker who have sold the land which is the object of the testamentary grant to the Defendant, are deemed to have secretly revoked that testamentary grant. (2) In the case of Verdict of the Supreme Court Number 994 K/Pdt/2012, there is no any legal protection in both preventive or repressive for the grantee (Plaintiff). Not getting any preventive legal protection because the grantee in that case does not have the rights of saisine and petitio hereditary rights, and the sole rights the grantee has under Article 959 of the Civil Code have also been aborted by Article 996 of the Civil Code. Not getting any repressive legal protection because the Verdict of the Supreme Court Number 994 K/Pdt/2012 which has been legally binding has firmly decided that the rightful owner of the land is the Defendant because the rights of the Plaintiff as a grantee have been aborted by Article 996 of the Civil Code.

Kata Kunci : Peralihan Hak Atas Tanah, Hibah Wasiat, Putusan Mahkamah Agung