Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan oleh Notaris ditinjau dari ketentuan Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

JASMAN, Dr. Djoko Sukisno, S.H., C.N.

2018 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJNP. Penelitian ini juga mengkaji dan menganalisis akibat hukum jika Notaris dalam membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan hanya menggunakan salah satu aturan yaitu mengikuti ketentuan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 atau mengikuti ketentuan pada Pasal 16 ayat (7) UUJNP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yang menggunakan data sekunder. Alat pengumpulan data diperoleh melalui studi dokumen dan cara pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil dari data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan hasilnya disampaikan secara deskriptif. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa kedudukan hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris tidak serta merta harus mengikuti format bagian penutup akta yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, klausa penutup aktanya dapat dirubah mengikuti persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (7) UUJNP. Akibat hukum secara normatif terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan oleh Notaris yang bentuk dan format aktanya dibuat sesuai dalam lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan. Akibat hukum secara empiris berupa penolakan dari Kantor Pertanahan terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan oleh Notaris yang bentuknya tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 hanya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, sedangkan di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tetap diterima.

This Research aim to determine review and analyze the legal position of Power of Attorney impost the Mortgage Rights made by Notary under the provisions of Regulation of the Head of National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 8 of 2012 when associated with the provisions of Article 16 section (7) UUJNP. This study also examines and analyzes the legal consequences if a Notary in making Power of Attorney imposes a mortgage right using only one of the following rules in the Regulation of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 8 of 2012 or in accordance with the provisions of Article 16 section (7) UUJNP. This research is a normative juridical legal research, which uses secondary data. This thesis research used 3 type of approach. There are statute approach, conceptual approach, and an analytical approach. The data collection instrument was obtained through legal materil collection techniques used were the study of literature and a conceptual approach. The results of the data are analyzed qualitatively then results are presented descriptively. Based on the research, it is found that the legal position of Power of Attorney impost the Mortgage Rights made by the Notary does not necessarily follow the closing format of the deed as regulated in the Regulation of the Head of National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 8 of 2012, the closing clause can be changed according to the requirements as condition in Article 16 section (7) UUJNP. Normatively, law effect on Power of Attorney imposed the Mortgage Rights made by the Notary which form and format shall be made according to the attachment of Regulation of the Head of National Land Agency Number 8 of 2012, caused the legal strength of the deed only as substantiation under the hand. Legal consequences empirically like rejection from the Land Office to the Power of Attorney Charged the Mortgage Rights by Notary which is not in accordance with Regulation of Head of National Land Agency of Republic Indonesia Number 8 of 2012 only at Land Office of Bantul Regency, while in Land Office of Yogyakarta City and Land Office of Regency Sleman still accepted.

Kata Kunci : SKMHT, Notaris, Pasal 16 ayat (7) UUJNP