Analisis Akuntabilitas Dana Desa di Desa Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Purbalingga

ANGGITA HENING P, Dr. AG. Subarsono, M.Si., M.A

2018 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem akuntabilitas Pemerintah Desa Tunjungmuli dalam pengelolaan Dana Desa. Permasalahan Dana Desa dan desa sekarang ini menjadi sebuah isu hangat yang terjadi di Indonesia. Terlebih Pemerintah Indonesia dewasa ini sedang merancang desa menjadi ujung tombak pembangunan di Indonesia. Tahun ini, 2018, merupakan tahun keempat Program Dana Desa dilaksanakan. Namun, ternyata tidak mudah dalam pelaksanaannya. Banyak permasalahan yang terjadi, begitu pula di Desa Tunjungmuli. Pemerintah Desa Tunjungmuli tidak menjalankan program sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti tidak adanya swakelola, tidak adanya pemberdayaan masyarakat, keterlambatan pengumpulan laporan serta kemampuan managerial yang masih buruk. Peneliti mempunyai argumen bahwa Pemerintah Desa Tunjungmuli belum akuntabel dalam pengelolaan Dana Desa. Peneliti mempunyai dua pertanyaan penelitian, pertama, bagaimana tingkat akuntabilitas Pemerintah Desa Tunjungmuli dalam pengelolaan Dana Desa?. Kedua, faktor-faktor apa yang mempengaruhi akuntabilitasnya. Guna menjawab pertanyaan penelitian tersebut, Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti melakukan wawancara mendalam dan studi kepustakaan untuk menghimpun data. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah dimensi akuntabilitas yang dikemukakan oleh Jonathan Koppel yaitu transparansi, tanggungjawab, pengendalian dan responsivitas. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan kedua, Peneliti menentukan tiga faktor yang dianggap relevan dalam penelitian ini yaitu budaya organisasi, pengawasan dan komitmen pemimpin. Hasil temuan lapangan menunjukan bahwa tingkat akuntabilitas rendah, karena tidak memenuhi seluruh dimensi akuntabilitas. Faktor yang mendorong akuntabilitas adalah komitmen pimpinan, sedangkan faktor yang menghambat akuntabilitas adalah budaya organisasi dan pengawasan yang rendah. Peneliti memberikan rekomendasi yaitu Pemerintah Desa perlu mengindahkan aturan-aturan yang berlaku, selain itu perlunya peningkatan kemampuan pegawai. Terkait dengan pengawasan, untuk pemerintah Daerah juga perlu ditingkatkan lagi.

This study aims to analyze the accountability system of Tunjungmuli Village Government in managing the Village Fund. The problems of village and village funds are now a pure issue in Indonesia. Moreover, the Government of Indonesia is currently the spearhead of development in Indonesia. This year, 2018, is the year the Village Fund Program was implemented. However, it was not easy to implement. Many problems occur, as well as in Tunjungmuli Village. The Tunjungmuli Village Government does not carry out the program in accordance with the applicable rules, such as the absence of self-management, there is no community empowerment, reports of desperate and managerial are still bad. The researcher has the argument that the Tunjungmuli Village Government has not yet been accountable in managing the Village Fund. The researcher has two research questions, first, the level of accountability of the Tunjungmuli Village government in managing Village Funds. Second, what factors influence accountability. In order to answer the research request, the researcher used qualitative research with a case study approach. Researchers conducted interviews in and literature studies to collect data. The theory in this study is the accountability dimension proposed by Jonathan Koppel namely transparency, responsibility, control and responsiveness. If to answer the second question, the researcher determines three factors that are considered relevant in this study, namely the organizational culture, supervision and commitment of the leader. The results of the study show that the level of accountability is low, because it does not meet all dimensions of accountability. The factor that drives accountability is the commitment of leaders, while the factors that drive accountability are low organizational culture and supervision. The researcher provides a reference that the Village Government needs to heed the rules that apply, in addition to the need to improve the ability of employees. Regarding supervision, for the regional government also needs to be improved again.

Kata Kunci : Village Fund, accountability, village, public accountability