Konsep Pengambilan Keputusan pada Penganggaran Partisipatif IKM Industri Andalan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Fuzzy Analytical Hierarchy Process (Fuzzy AHP)

SUSANA EVAYANTI, Nur Aini Masruroh; Anna Maria Sri Asih

2018 | Tesis | MAGISTER TEKNIK SISTEM

Penentuan IKM andalan yang akan menjadi prioritas dalam pengalokasian penganggaran merupakan salah satu aktivitas dalam rangkaian penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat. Saat ini, Disperindag Provinsi Kalimantan Barat memiliki 6 IKM andalan yang bergerak di bidang industri pangan, industri kerajinan, dan industri tenun. Masalah yang dialami oleh Disperindag Provinsi Kalimantan Barat adalah sulitnya menentukan IKM andalan mana yang memiliki performansi terbaik. Selain itu, terdapat kelemahan dalam penilaian IKM andalan yang sudah dilaksanakan yaitu pengambil keputusan hanya menilai secara subyektif terhadap IKM andalan sehingga tidak jarang menimbulkan konflik antar pengambil keputusan terkait pemilihan IKM andalan. Pada penelitian ini, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalbar Tahun 2013-2018 yang merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun ditetapkan empat kriteria utama yaitu ekonomi, sosial dan budaya, teknis, dan manajemen.Hasil penilaian dengan metode AHP kriteria teknis memperoleh nilai tertinggi yaitu 0.409, kriteria ekonomi dengan nilai 0.359, kriteria manajemen dengan nilai 0.165, dan kriteria sosial dan budaya dengan nilai terkecil yaitu 0.067. Hasil penilaian dengan metode FAHP kriteria teknis juga memperoleh nilai tertinggi yaitu 0.394, kriteria ekonomi dengan nilai 0.336, kriteria manajemen dengan nilai 0.241, dan kriteria sosial dan budaya dengan nilai 0.029. Untuk urutan alternatif menurut AHP adalah IKM Lidah Buaya dengan nilai 0.260, IKM Keramik Hias dengan nilai 0.244, IKM Tenun Songket dengan nilai 0.177, IKM Tenun Ikat dengan nilai 0.159, IKM Anyaman Bidai dengan nilai 0. 089, dan IKM Olahan Ikan dengan nilai 0.071. Urutan alternatif menurut FAHP adalah IKM Lidah Buaya dengan nilai 0.237, IKM Keramik Hias dengan nilai 0.220, IKM Tenun Songket dengan nilai 0.218, IKM Tenun Ikat dengan nilai 0.209, IKM Anyaman Bidai dengan nilai 0.083, dan IKM Olahan Ikan dengan nilai 0.033. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan terhadap urutan kriteria, sub kriteria, maupun alternatif antara metode AHP dan FAHP. Hal yang berbeda hanya besar bobot dari masing-masing kriteria, sub kriteria, dan alternatif. Tim pengambil keputusan dapat menggunakan baik metode AHP maupun FAHP dalam memilih IKM andalan.

The determination of the mainstaySMEs that will become a priority in budgeting is one of the activities in the drafting of Regional Revenue and Expenditure Budget (RAPBD) of the Department of Industry and Trade of West Kalimantan Province. Currently, it has 6 mainstaySMEs engaged in the food industry, handicraft industry, and weaving industry. The problem experienced by decision maker is the difficulty in determining which mainstay SMEs has the best performance. In addition, there is a weakness in the assessment of the mainstay SMEs that has been implemented which was decision makers only assess subjectively to the mainstay SMEs so it might lead to conflict among decision makers related to the criteria of the selection mainstay SMEs. In this study, based on the Regional Medium Term Development Plan (RPJMD) of the Provincial Government of West Kalimantan Year 2013-2018, which is a planning for the period of 5 (five) years, are determined four main criteria namely economic, social and cultural, technical, and management. The result of the assessment by AHP method of technical criterion got the highest score (0.409), economic criterion (0.359), management criterion (0.165), and social and cultural criterion with smallest score ( 0.067). While the results of the assessment by the FAHP method technical criterion also obtained the highest score (0.394), followed by economic (0.336), management ( 0.241), and social and cultural (0.029). While the alternative order according to AHP is Aloe vera SMEs (0.260), followed by Keramik Hias SMEs ( 0.244), Tenun Songket SMEs( 0.177), Tenun Ikat SMEs (0.159), Anyaman Bidai SMEs (0.089), and Olahan Ikan SMEs(0.071) . The alternativesorder according to FAHP is Aloe vera SMEs ( 0.237), Keramik Hias (0.220), Tenun Songket SMEs (0.218), Tenun Ikat SMEs (0.209), Anyaman Bidai SMEs (0.083), and Olahan Ikan SMEs(0.033). The results of this study indicate no significant differences in the order of criteria, sub criteria, or alternatives between AHP and FAHP methods. Different things are just the weight of each criterion, sub criteria, and alternatives. So the decision-making team can use both AHP and FAHP methods in choosing the mainstay SMEs.

Kata Kunci : Penganggaran Partisipatif, Analytical Hierarchy Process (AHP), Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP), IKM Andalan