PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PELAKSANAAN SURAT EDARAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 898 / A / I / 1975 TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH WARGA NEGARA INDONESIA NON PRIBUMI DI KABUPATEN BANTUL

ADITYO DJATI NUGROHO, Dr. Djoko Sukisno, S.H,. C.N

2018 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis cara Pejabat Pembuat Akta Tanah menentukan bahwa subyek ha katas tanah termasuk golongan Warga Negara Indonesia Non Pribumi, terkait dengan surat edaran kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang pemberian ha katas tanah kepada Warga Negara Indonesia Non Pribumi serta untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukumnya apabila Warga Negara Indonesia Non Pribumi mendapatkan hak milik atas tanah dikabupaten Bantul. Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan menggunakan wawancara guna mendapatkan data dalam penelitian ini. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah purposive sampling, yaitu jenis pengambilan sampel yang digunakan dengan cara menetapkan responden berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pengambil sampel. Responden dalam penelitian ini melibatkan beberapa unsur dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kepala sie pendaftaran tanah Kantor Pertanahan dan tata ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil penelitian berikut pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan dimuka sebagai berikut, 1.Untuk menentukan dan mengetahui seseorang dikategorikan sebagai Warga Negara Indonesia Non Pribumi yang dilarang mempunyai Hak Milik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kabupaten Bantul sangat sulit jika yang dipakai penanda adalah ciri khusus untuk akta kelahiran bagi WNI yang lahir sesudah tahun 2007 tidak lagi mencantumkan stadsblad. 2.Akibat hukum apabila Wni Non Pribumi mendapatkan hak milik atas tanah di Kabupaten Bantul akan dilakukan pemblokiran Sertipikat atas nama WNI Non Pribumi tersebut. Sanksi yang diberikan oleh PPAT yang lalai dalam pemeriksaan data subyek hak sementara ini hanyalah sanksi Sosial saja. Kata kunci : Penentuan Subyek Hak atas tanah,Kabupaten Bantul , Hak Milik, Diskriminasi

This study aims to find out how to determine the subject of land ownership rights and legal consequences if non-indigenous Indonesian citizens own land ownership according to DIY Governor Instruction PA.VIII / NO.K.898 / I / A 1975 for Indonesian Citizen (WNI) in Bantul Regency. Instruction of the Governor of DIY PA.VIII / NO.K.898 / I / A 1975 contains a prohibition on ownership of land rights for non-indigenous Indonesian citizens in Yogyakarta. This is very interesting to be reviewed because the implementation of this ban only occurs in DIY. The type of this research is juridical-empirical by using interview to get data in this research. The method used for sampling is purposive sampling, which is the type of sampling used by determining the respondent based on the criteria specified by the sample taker. Respondents in this study involved some elements of the Land-Deed Officials (PPAT), the Land Registry office and the Land Administration / National Land Office of Bantul Regency. The background of the implementation of the DIY Governor Instruction consists of historical factors, social factors and economic factors so as to override the above legislation. Indonesian citizens from Chinese descendant have different treatment compared to indigenous citizen. Differences in treatment based on like and dislike are born from living law to society. Zelfbesturen is a historical factor that greatly influences the enforcement of such instructions and the difficulty of providing a clear boundary between the Sultan's position as king and the Sultan as Governor. The transfer of rights from indigenous Indonesians to non-indigenous Indonesians becomes very interesting and the procedures are different from other regions in Indonesia, appraising the authority of PPAT as a public official who becomes the subject of the rights. Based on the results of the following studies discussed above, the authors can take the conclusion as an answer to the formulation of the problem presented in advance as follows, 1. To determine and know a person is categorized as Non-Native Indonesian Citizens who are prohibited to have Hak Milik in the Province of Special Region of Yogyakarta, especially Bantul regency is very difficult if the used marker is a special feature for birth certificate for Indonesian citizens born after the year 2007 no longer include stadsblad . 2. Legal consequences if WNN Natives get ownership of the land in Bantul Regency will be blocked the certificate on behalf of the non-indigenous citizen. The sanction given by PPAT which is negligent in examining the data of the subject of temporary right is only Social sanction only. Keywords: Determination of Land Rights Subject, Bantul District, Ownership, Discrimination

Kata Kunci : Determination of Land Rights , Bantul District Ownership Discrimination