PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP ASET PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA OLEH PANITIA KHUSUS ASET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

HAIKAL KASYFI, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.

2018 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

DPRD Provinsi Sumatera Utara menjalankan fungsi pengawasannya sebagai public service watch terhadap aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan sistem pengawasan politis demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis; 1) Implementasi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan aset daerah Provinsi Sumatera Utara melalui Pansus Aset DPRD Provinsi Sumatera Utara; 2) Faktor-faktor yang menghambat pengawasan DPRD terhadap pengelolaan aset daerah Provinsi Sumatera Utara melalui Pansus Aset DPRD Provinsi Sumatera Utara tersebut; 3) Konsep pengawasan yang ideal terhadap pengelolaan aset daerah Provinsi Sumatera Utara oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan wawancara dan mengumpulkan dokumen di lapangan melalui responden yang berkompeten, dan data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengawasan aset daerah Provinsi Sumatera Utara diselenggarakan melalui Pansus Aset DPRD, yaitu organ pengawas yang dibentuk melalui pelimpahan kewenangan atribusi. Pengawasan politis ini belum dapat mencapai hasil maksimal, karena hasil temuan korektif tidak tuntas ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Faktor penghambat dalam penyelenggaraan pengawasan ini yaitu pertama faktor adminisrasi, bahwa Pemerintah Provinsi yang belum memenuhi standar SAP dalam penatausahaan aset, dan terjadi overlapping tugas dalam Pansus dan anggaran kurang berdaya guna dalam penyelenggaraan pengawasan Pansus Aset DPRD. Kedua faktor manajemen, yaitu mutu/kualitas pengendalian pengawasan masih rendah, dan lemahnya kesungguhan dan integritas dalam bekerja. Ketiga faktor yuridis, yaitu legal audit aset daerah Provinsi Sumatera Utara yang belum berjalan secara efektif. Konsep ideal penyelenggaraan pengawasan politis DPRD terhadap aset daerah ini yaitu dengan menekankan pengawasan represif melalui pelaksanaan hak-hak DPRD dalam Pasal 322 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Pasal 106 UU No. 23 Tahun 2014.

North Sumatera Council carried out its supervisory function as a public service watch against the assets of North Sumatera Provincial Government with a political supervision system in order to realize good governance. The aims of this research are to analyze: 1) the implementation of regional council supervisory against asset management of North Sumatera Province by The Special Committee of Asset; 2) hampering factors of regional council supervisory against asset management of North Sumatera Province by The Special Committee of Asset; 3) Ideal supervision concept in managing the assets of North Sumatera by The North Sumatera Council. The types of research are empirical law research and normative law research. The types of data are primary data which obtained by interview and collecting documents at field through competent respondents, and secondary data which obtained by library study. This research uses qualitative data analysis presented in descriptive form. The results of this research conludes that the supervision of North Sumatera’s assets has been held by The Special Committee of Asset North Sumatera Council, that is supervisory organ formed through attribution authority. The political supervision of it did not achieve the maximum result, because the corrective findings were incomplete to be follow up by North Sumatera Provincial Government. There are three hampering factors in helding this supervision, first is administrative factor, that provincial government has not fulfill SAP standard in organizing the assets, overlapping job has occurred amongs the Special Committee making the budget less effiicent. Second is management factor, the quality of supervisory control was still low, and weakness of sincerity and integrity in work. Third is juridical factor, legal audit of North Sumatera Provincial assets that have not been implemented effectively. The ideal supervision concept to carry out political supervision of the regional council against assets of the province is, to emphasize repressive control through implementation of regional council rights as stated in Article 322 Act Number 17 of 2014, and Article 106 Act Number 23 of 2014.

Kata Kunci : Pengawasan, Aset Daerah, DPRD, Pemerintah Provinsi