POLITIK IDENTITAS DI DALAM MENGISI JABATAN STRUKTURAL DI BIROKRASI PEMERINTAHAN KOTA SORONG

FERINANDUS L. SNANFI, Prof.Dr.Muhadjir Darwis,M.P.A;Dr.Setiadi,M.Si;Dr.Hakimul Ikhwan,M.Si

2018 | Disertasi | DOKTOR STUDI KEBIJAKAN

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui bagaimana politik identitas etnik asli Papua berkontestasi merebut jabatan struktural OPD di birokrasi pemerintahan Kota Sorong. 2) untuk mengetahui bagaimana politik identitas etnik asli Papua tersebut berkolaborasi dengan politik identitas etnik pendatang dalam mengisi posisi jabatan struktural OPD di birokrasi pemerintahan Kota Sorong. 3) untuk mengetahui mengapa etnik lokal asli Papua memilih atau tidak memilih beraliansi dengan etnik tertentu di Kota Sorong. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan untuk mengumpulkan data penelitian ini digunakan dengan teknik wawancara mendalam dan pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan (1) Praktik politik identitas yang dijalankan dalam birokrasi pemerintahan, ditunjukkan dengan adanya dominansi identitas etnik dari kepala dinas, sekretari, jabatan struktural, serta dinas basah dan dinas tidak basah banyak didominasi oleh etnik Maybrat dan etnik Makassar serta etnik non Papua yang berkolaborasi. Etnik maybrat memarginalisasi etnik Moi, dalam jabatan kepala dinas, badan, distrik, sekretari, jabatan struktural serta dinas basah dan dinas tidak basah. Dari proses termarginalisasi etnik Papua, dipengaruhi egoisme etnik dari kampung, marga keluarga, etnik satu dengan etnik Papua yang lainnya. Jika ada etnik Moi yang didalam jabatan dikarenakan ada hubungan perkawinan dan politik yang menduduknya. menimbulkan etnik Maybrat, lebih memilih etnik non Papua untuk berkolaborasi dalam merebut kekuasaan di birokrasi pemerintahan. Berbagi kekuasan dalam pengisian jabatan struktural OPD di birokrasi pemerintahan. Birokrasi pemerintahan Papua, masing kental dengan budaya primodial, kekeluargan, sukuisme dan margaisme maka tidak menggunakan sistem meritokrasi karier, profesional sesuai sandar aparatur sipil negara. Tujuan politik identitas etnik di terapkan di birokrasi pemerintahan kota sorong yaitu, untuk mengguasai sumber daya ekonomi yang banyak seperti: Dana Otsus, APBD, PAD, DAK, DAU, proyek-proyek dan program-program pemerintah untuk kepentingan etnik Maybrat sendiri dan kepentingan kelompok politik di birokrasi pemerintahan yang berkolaborasi. (2) Pengisian posisi jabatan struktural OPD birokrasi pemerintahan Kota Sorong. Hasil keseluruhan dari data persentase jabatan yang ada dalam pengisian jabatan struktural OPD birokrasi pemerintahan, etnik Maybrat mendominasi semua jabatan kepala dinas, badan, distrik, sekretari, jabatan struktural serta dinas basah dan dinas tidak basah. Dan diikuti oleh etnik Makassar serta etnik non Papua (BBMAT) yang berkolaborasi dengan etnik Maybrat dalam merebut jabatan wakikota dan wakil walikota di birokrasi Kota Sorong. semua keputusan untuk mengangkat pejabata-pejabat dalam jabatan struktural OPD, yang mengawai kontestasi etnik dalam birokrasi pemerintahan, secara keseluruhan kebijakan yang didasarkan pilihan walikota dan wakil walikota. Tujuan berkolaborasi untuk mengguasai bersama xiisumber daya ekonomi yang banyak di birokrasi pemerintahan seperti: Dana Otsus, APBD, PAD, DAK, DAU, Proyek-proyek dan Program-program pemerintah untuk kepentingan etnik Maybrat dan kepentingan kelompok politiknya. (3) Alasan karena etnik asli Papua masih ada egoisme kulutur membuat etnik Papua tidak berkolaborasi merebut kekuasaan, politik yang dibanggun oleh etnik Maybrat dengan etnik Makassar sudah 30 tahun lamannya di Kota Sorong. sudah terbentuknya politik identitas dalam sistem pemerintahan di Kota Sorong adalah politisasi identitas yang dilakukan oleh walikota beserta wakil walikota untuk menguasai sumber daya ekonomi seperti Dana Otsus (Otonomi Khusus), DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), PAD (Pendapatan Asli Daerah), Proyek-proyek. Dan progaram-program pemerintah untuk kepentingan etnik Maybrat dan kepentingan kelompok politik etnik Makassar serta etnik yang berkolaborasi di birokrasi pemerinatahn Kota Sorong.

This research was aimed 1) to know how identity politics of Papuan indigenous ethnics are contesting to seize the OPD structural positions in the governmental bureaucracy of Sorong City 2) to know how identity politics of Papuan indigenous ethnics collaborating with identitiy politics of immigrant ethnics in filling the OPD structural positions in the governmental bureaucracy of Sorong City 3) to know why Papuan indigenous local ethnics prefer or not prefer to ally with specific ethnics in Sorong City. This was a qualitative research method and data was gathered using an in- depth interview technique and data gathering. The research results showed (1) Practice of identity politics implemented in the governmental bureaucracy shown by dominance of ethnics identity from office chief, secretary, structural positions and also wet office and non-wet office much dominated by Maybrat ethnics and Makassar ethnics and also collaborated non-Papuan ethnics. Maybrat ethnics marginalized Moi ethnics, in positions of office chief, agency, district, secretary, structural position and also wet office and non-wet office. Out of Papuan ethnics marginalized process was influenced by ethnics egoism from village, family clans, on and other Papuan ethnics. If there was Moi ethnics within positions because of there are marital relationship and politics that occupy. Has caused Maybrat ethnics prefer to choose non-Papuan ethnics to collaborate in seizing power in the governmental bureaucracy. Sharing power and filling teh OPD structural positions in the governmental bureaucracy. Bureaucracy of Papuan government was still dominated by primodrial culture, family, tribalism and clans so that do not use a career meritocracy system, professional suitable with state civil apparatus standard. The objective of ethnic identity politics was applied in the governmental bureaucracy of Sorong City include to dominate abundant economic resources such as: Otsus Fund, APBD, PAD, DAK, DAU, governmental projects and programs for Maybrat ethnic interest itself and political group interest in the collaborated governmental bureaucracy. (2) Filling the OPD structural positions in the governmental bureaucracy of Sorong City . The overall results from position percentage data availabe in filling the OPS structural position of the governmental bureaucracy, Maybrat ethnics dominated all positions of office chief, agency, district, secretary, structural positions and also wet office and non-wet office. And was followed by Makasssar ethnics and also non-Papuan ethnics (BBMAT) collaborated with Maybrat ethnics to seize mayor and mayor deputy in bureaucracy of Sorong City. All decison to promote officials in the OPD structural position, in which initate ethnics contestation in the governemntal bureaucracy, in overall, all policies were based on mayor and mayor deputy votes. The objective of collaboration was to dominate the abundant economic resources in the governmental bureaucary such as: Otsus Fund, APBD, PAD, DAK, xivDAU, governmental projects and programs for Maybrat ethnics interest and its politics group interest. (3) the reason was because of Papuan indigenous ethnics was still in egoism culture make Papuan ethnics do not collaborate to seize power, politics established by Maybrat Ethnics and Makassar ethnics has been 30 years in Sorong City. Already formed of identity politics in the governmental system of Sorong City is an identity politization conducted by mayor along with mayor deputy to dominate economic resources such as Otsus (Special Autonomy) Fund, DAU (Public Allocation Fund), DAK (Special Allocation Fund), APBD (Regional Expense Income Budget), PAD (Regional Original Income), governemntal projects and programs for Maybrat ethnics interest and Makassar ethnics political group interest and also ethnics collaboratyed in the governmental bureaucracy of Sorong City.

Kata Kunci : Politik Identitas, Pengisian Jabatan Struktural, Kota Sorong.