IMPLIKASI TERBITNYA UU NO 23 TAHUN 2014 TERHADAP PENGELOLAAN PERTAMBANGAN PASIR DI SUNGAI SERAYU, KABUPATEN BANJARNEGARA

AGIL DWI SETIAJI, Dyah Ayu Widowati, S.H., M.Kn.

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

INTISARI Implikasi Terbitnya UU No 23 Tahun 2014 Terhadap Pengelolaan Pertambangan Pasir di Sungai Serayu, Kabupaten Banjarnegara Oleh : Agil Dwi Setiaji Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten tidak lagi lagi memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Akibat dari tidak ada kewenangan tersebut memberikan dampak dalam hal kerusakan lingkungan. Salah satunya dalam kegiatan penambangan pasir dan batu di Sungai Serayu. Penelitian ini membahas mengenai implikasi setelah terbitnya UU No 23 Tahun 2014 bagi pemerintah kabupaten, pelaku usaha petambangan, dan lingkungan dalam pengelolaan pertambangan pasir di Sungai Serayu, Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini mengggunakan metode penelitian yuridis empiris, dimana selain mengkaji peraturan yang terkait juga terdapat penyajian data yang diperoleh dari lapangan yang dapat menggambarkan sejauh mana pelaksanaan peraturan tersebut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penarikan kewenangan urusan pemerintah bidang petambangan dari kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi berimplikasi terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintah Kabupaten Banjarnegara antara lain dalam kelembagaan, peraturan perundang-undangan, perizinan, rencana tata ruang, pendapatan asli daerah dan pengawasan. Selain itu pengurusan izin pertambangan yang berpindah ke pemerintah provinsi membuat pelaku usaha pertambangan lebih kesulitan dalam pengurusan izin sehingga membuat makin maraknya penambangan liar. Hal ini mengakibatkan tercemarnya air sungai dan erosi pada sempadan Sungai Serayu. Oleh karena itu pemerintah, dinas-dinas terkait serta masyarakat harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah yang terjadi sehingga permasalaham dalam pengelolaan pertambangan pasir di Sungai Serayu setelah terbitnya UU No 23 tahun 2014 dapat diselesaikan dengan baik.

ABSTRAK The Implication of Law No 23 of 2014 Enactment to the Sand Mining Management in Serayu River, Banjarnegara Regency By: Agil Dwi Setiaji The enactment of Law No 23 of 2014 on Local Government, the regency government has no authority on mineral and coal mining. Despite of no authority, it affects the environmental damage. One of the sand mining activity at Serayu River. This research explains the implications of the issuance of Law No. 23 of 2014 publication for the regency government, mining business operators, and the environment in the management of sand mining in the Serayu River, Banjarnegara. Regency This research uses empiric, juridical which is not only reviewing about the rules that is related with the data presentation of the field that describes the rules implementation. The results consist of many implications after The Law No. 23 of 2014 publication. This study concludes that the absence of authority of the Regional Government in the mining sector has impacted the performance of authority in Banjarnegara Regency, among others in institutions, legislation, In addition, the management of mining permits that are transferred to the provincial government makes mining businesses are more difficult in managing permits so as to make illegal mining increase. This results in contamination of river water and erosion at the Serayu Riverbank. Therefore, the government, the related agencies and the public further discuss this issue to solve the problems that occur in the management of sand mining in the Serayu River due to the issuance of Law No. 23 of 2014.

Kata Kunci : Keywords: mining management, environmental damage, Serayu River