TINJAUAN YURIDIS MENGENAI MASA PERCOBAAN YANG MELEBIHI KETENTUAN TERHADAP PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT) DARI PERSPEKTIF PASAL 60 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (ANALISIS PRAKTEK PERUSAHAAN "X" DI JAKARTA)

ARVIN RIVALDI R, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pertimbangan perusahaan "X" menerapkan masa percobaan 6 bulan bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Untuk mengatahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di perusahaan "X" dalam hal masa percobaan melebihi ketentuan Pasal 60 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif ampiris, dikatakan empiris karena berbagai ketentuan hukum dianalisis untuk mendapatkan jawaban, dikatakan empiris karena sebagai fakta dan meneliti berlakunya hukum dalam praktek, dalam hal ini Perusahaan "X" yang menerapkan masa percobaan melebihi ketentuan itu dalam hal ini adalah perlindungan hukum bagi perkerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di perusahaan"X" dalam hal masa percobaan. Responden penelitian ini adalah pekerja perusahaan "X" dengan masa percobaan melebihi ketentuan dan Human Resource Development perusahaan "X" Narasumber penelitian adalah dosen Ketenagakerjaan Universitas Indonesia. Alat pengumpul data berupa pedoman wawancara, dan bahan pustaka atau studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, Pasal 60 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak bisa disimpangi dengan perjanjian kerja, meskipun dalam perjanjian terdapat asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunservanda.kedua, minimnya keterlibatan pekerja dalam proses pembentukan perjanjian kerja atau peraturan perusahaan sehingga perlindungan hukum pekerja tidak tercapai yang mengakibatkan hak-hak pekerja tidak terpenuhi. Pemerintah sebagai pihak berwenang semestinya lebih aktif dalam mengawasi segala bentuk hubungan kerja agar sesuai dengan aturan yang berlaku.

The aim of the research is to reveal and examine the appropriateness of consideration of company "X" in applying the six-month probation period for workers of Unspecified Time Work agreement (PKWTT) and to reveal and examine the juridical protection for workers of Unspecified Time Work agreement (PKWTT) in company "X" in case of over-provision of probation period sanctioned by Article 60 of Act number 13 Year 2003 concerning Manpower. The applied research type was empiric normative since all the regulations were analyzed to draw the answer (normative), and the implementation of the regulations and its actor (company "X"), in case of over-provision probation period, and the protection of the workers of Unspecified Time Work agreement (PKWTT) during the probation period. The respondents of the research were workers of company "X" who experienced over-provision probation period and the Human Resource Development Department of the company. The interviewee of the research was a lecturer of Manpower filed originated from University of Indonesia. The data collection tools were interview guideline and any related literatures. The data analysis was conducted qualitatively. The results of the research show that, first, Article 60 of Act number 13 Year 2003 concerning Manpower cannot be outsmarted using work agreement regardless the presence of pacta sunservanda, second, the lack of the fulfilness of workers's rights and protection is due to their lack of participation in the formulation of work agreement and working regulations. Thus, government should act more in order to put the work agreement into the sanctioned form.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis , Masa Percobaan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, Juridical Review, Probation period, and Unspecified Time Work agreement