IMPLIKASI KEPEMILIKAN SAHAM BERIMBANG DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SUATU PERSEROAN TERBATAS

DANIEL SUHARDIMAN, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih, namun tidak mengatur mengenai besaran kepemilikan saham, sehingga dapat terjadi kepemilikan saham berimbang yaitu masing-masing memiliki 50% saham. Kepemilikan saham berimbang ini adalah implementasi Asas keseimbangan yang merupakan cerminan nilai-nilai positif, namun di sisi lain rentan menghadapi kebuntuan (deadlock) bila terjadi ketidakharmonisan diantara para pemegang saham berimbang, sehingga perlu solusi-solusi hukum sebagai upaya penyelesaian permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi kebuntuan (deadlock) dari adanya ketidakharmonisan diantara para pemegang saham berimbang dan menganalisis solusi-solusi hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penelitian mempergunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yaitu melalui studi kepustakaan diantaranya adalah UU No. 40 Tahun 2007 dan 2 (dua) kasus kepemilikan saham berimbang yang telah mendapatkan penetapan pengadilan negeri, yang dilengkapi penelitian lapangan dengan keterangan pihak-pihak terkait yang diperoleh melalui wawancara kepada responden melalui purposive sampling. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu: pertama, kebuntuan (deadlock) akibat kepemilikan saham berimbang berdampak tidak dapat dilaksanakannya RUPS dan bila sampai berakhirnya masa jabatan direksi dan komisaris, maka berimplikasi kepada kekosongan jabatan tersebut sehingga Perseroan Terbatas tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya kepada karyawan/buruhnya dan mitra-mitra usahanya, termasuk kepada negara sebagai pembayar pajak. Kedua, UU No. 40 Tahun 2007 memberikan solusi yaitu adanya kewenangan pengadilan negeri melalui penetapannya memberikan izin kepada pemegang saham yang memiliki hak derivatif untuk menyelenggarakan sendiri RUPS dan pengadilan juga dapat menggunakan equivalen keseimbangan dengan tetap melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

Corporate Law number 40 year 2007 concerning Limited Liability Company stipulates that limited liability company must be established by 2 (two) or more persons, however does not regulate the composition of shares size/number of the shareholders, so that there can be equitable shares ownership of limited liability company by 2 (two) people and each owns 50% (fifty percent) of shares. Equity stake ownership is the implementation of the equilibrium principle which is a reflection of positive values, but on the other hand is vulnerable to deadlock, if there is disharmony among balanced shareholders, so the need for legal solutions as an effort to solve the problem. This study aims to determine the implications of deadlocks of disharmony among balanced shareholders and analyze legal solutions to solve the problem. The study used a juridical normative and empirical juridical approach. The data used are primary data and secondary data is through literature study, such as Law number 40 of year 2007 and 2 (two) cases of equitable share ownership that have obtained the decision of the district court, which completed field research with the information from related parties obtained, through interview to respondents through purposive sampling. The results of the research can be drawn some conclusions that is first, deadlock due to equitable share ownership will be impacted where the general meeting of shareholders cannot be implemented, and when protracted until the terms of directors and commissioners, implicate the vacancy of directors and commissioners, so that the limited liability company cannot exercise its rights and obligations to its employees and business partners, including to the state, among others in the form of taxpayer fulfillment. Second, Law number 40 of year 2007 in general has provided a solution to the above conditions, namely through the authorized state court by granting the licenses to shareholders who have the right of derivatives to conduct their own general meeting of shareholders and courts can also use equivalent balance while protecting the ownership of minority shareholders.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, keseimbangan, ketidakharmonisan, kebuntuan., Limited Liability Company, balance, disharmony, deadlock.