PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN BERDASARKAN KONVENSI HAK ANAK 1989 (KASUS ANAK JALANAN DI BANDUNG)

VALLENCIA NANDYA P, Prof.Dr.Agustinus Supriyanto,S.H.,M.Si

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Permasalahan pada penelitian ini adalah apakah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sudah sesuai dengan Convention on the Rights of the Child 1989, serta Bagaimana perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap Pekerja Anak dalam sektor informal terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang dilakukan dengan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pekerja anak di sektor informal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ialah Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak, tidak sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Dalam hal ini, Konvensi Hak Anak 1989 Tentang Hak-hak Anak dimana objek Konvensi tersebut adalah “anak” yang seharusnya menjadi bagian penting dalam urusan Negara serta diratifikasi dalam bentuk Undang-Undang, bukan dengan bentuk Keputusan Presiden yang akan akan mempengaruhi landasan hukum pembentukkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap pekerja anak dalam lingkup sektor informal di Kota Bandung, sudah mendapat perhatian yang cukup oleh Pemerintah Kota Bandung, dengan dikeluarkannya Peraturan daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 24 tahun 2012 Tentang penyelenggaraan dan Penanganan kesejahteraan Sosial. Namun, dalam Perda tersebut belum mengatur secara spesifik mengenai hal-hal teknis dalam rangka melindungi pekerja anak informal yaitu Anak Jalanan (Anjal) yang mana subjek ini yang seharusnya mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah Kota Bandung. Jika semua pihak dapat bekerja sama dalam menangani anak-anak jalanan, maka prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak 1989 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat terlaksana (implementasi) secara maksimal, dan tentunya juga akan mengurangi jumlah pekerja anak khususnya anak-anak jalanan yang turun ke jalan.

Child Protection is all activities to guarantee and protect the children and their rights in order to be able to live, grow, and develop, and participate optimally, in accordance with human dignity and dignity, and be protected from violence and discrimination. The problem of this research is whether Act Number 35 Year 2014 on the Amendment of Act Number 23 Year 2002 on Child Protection is in conformity with Convention on the Rights of the Child 1989, and How is the legal protection from Act Number 35 of 2014 Concerning Amendment to Act Number 23 Year 2002 on Child Protection of Child Labor in informal sector towards policy of Bandung Area. This research was conducted with the normative jurisdical interpretation of the legislation relating to the legal protection of children as child labor in the informal sector. The approach used in this research used the approach of legislation and case approach. Results of the research was Presidential Decree No. 36 of 1990 concerning the Ratification of Convention on the Rights of the Child, is not in accordance to Act No. 24 of 2000 on International Agreements. In this case, the Convention on the Rights of the Child 1989 on the Rights of the Child to which the object of the Convention is a "child" should be an important part of the State's affairs and ratified in the form of the Act, not by the form of a Presidential Decree which will affect the legal basis for the establishment of Law -The Child Protection Act. Protection of child labor within the scope of informal sector in Bandung City, has received enough attention by the Government of Bandung, with the issuance of Regional Regulation (Perda) Bandung No. 24 of 2012 on the implementation and Management of social welfare. However, the regulation has not specifically regulated technical matters in order to protect the informal child laborers, namely Street Children (Anjal), which this subject should receive special attention by the Government of Bandung. If all parties can cooperate in dealing for street children, the principles in the Convention on the Rights of the Child 1989 and Act No. 35 of 2014 on the Amendment of Act Number 23 Year 2002 on Child Protection can be implemented (implemented) to the maximum , and certainly will also reduce the number of child labours, especially street children which take to the street.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Anak, perlindungan hak-hak anak / Legal Protection, Child Labour, Protection of Children’s Rights