Politik Kontrol dan Akses Atas Hutan Negara Dalam Rezim Kehutanan Fragmented (Studi Kasus Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Provinsi DIY)

RAMLI RAMADHAN, Dr. Nanang Indra Kurniawan, S.I.P., M.P.A.

2018 | Tesis | MAGISTER POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Penelitian ini fokus menjawab persoalan akses dan kontrol atas hutan negara di Provinsi Yogyakarta yang cenderung fragmented dengan hadirnya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Terbitnya UU No. 23/2014 menguatkan kembali narasi terbentuknya unit KPH di daerah, sedang di sisi lain kewenangan daerah semakin tereduksi. Keberadaan KPH menimbulkan persoalan politik terutama menyangkut distribusi akses dan kontrol atas hutan negara yang selama ini ada di institusi daerah seperti Dinas Provinsi dan Kabupaten. Hal ini berpengaruh terhadap Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam mengakses Hutan Kemasyarakatan (HKm). Penelitian ini menggunakan kerangka analitik Ribot dan Peluso (2003) dengan menekankan pada analisis akses melalui identifikasi aliran keuntungan (benefit), mekanisme, dan analisis hubungan kekuasaan. Adapun metode penelitian, penulis menggunakan pendekatan studi kasus dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi data primer dan sekunder. Studi ini menunjukkan bahwa ada pergeseran kewenangan dan aliran keuntungan dari dinas ke KPH. KPH yang merupakan unit bentukan pemerintah pusat memiliki kepentingan atas hutan negara melalui proses penyusunan rencana pengelolaan dan kontrol proses produksi demi mengamankan hutan negara. KPH memiliki akses / benefit lebih besar dari Dinas Provinsi termasuk akses terhadap pemegang ijin HKm melalui mekanisme legal (legal power) dan mekanisme akses berupa otoritas.

ABSTRACT This research focuses on the problem of access and control over state forests in Yogyakarta Province which tend to be fragmented with the presence of Forest Management Units (KPH). The issuance of Law No. 23/2014 reinforces the narrative of the formation of KPH units in the regions, while on the other hand regional authority is increasingly reduced. The existence of the FMU raises political problems, especially regarding the distribution of access and control over state forests that have so far existed in regional institutions such as the Provincial and District Offices. This affects the Forest Farmers Group (KTH) in accessing Community Forestry (HKm). This study uses the analytical framework Ribot and Peluso (2003) with emphasis on access analysis through the identification of the flow of benefits, mechanisms, and analysis of power relations. As for the research method, the author uses a case study approach by collecting data through in-depth interviews and primary and secondary data studies. This study shows that there is a shift in authority and flow of benefits from service to KPH. KPH which is a unit formed by the central government has an interest in state forests through the process of formulating management plans and controlling the production process in order to secure state forests. FMU has access / benefit is greater than the Provincial Office, including access to land rights holders through legal mechanisms (legal power) and the access mechanism in the form of authority. Keywords: access and control, KPH, fragmented

Kata Kunci : Kata Kunci:, akses dan kontrol, KPH, fragmented