PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN OLEH NOTARIS

MUHAMMAD BAYU AZHARI, Dr. Harry Purwanto, S.H., M.Hum

2018 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pendapat/tanggapan notaris terkait peluang pemanfaatan hak akses data kependudukan; dan kemudian menjelaskan dan menganalisis kemungkinan kerjasama INI (Ikatan Notaris Indonesia) dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pemanfaatan Hak Akses Data Kependudukan bagi notaris sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah empiris. Sifat penelitian dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan empiris. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier dan data primer. Responden di dalam penelitian hukum ini adalah lima orang notaris di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan narasumber dalam penelitian ini adalah dosen pengajar di Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Pegawai dari Kementerian Dalam Negeri yang membidangi hak akses data kependudukan. Analisis data dalam penelitian hukum ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan hak akses data kependudukan oleh notaris merupakan hal penting dalam memvalidasi penghadap dan merupakan upaya preventif untuk mengeliminir potensi masalah yang akan terjadi dikemudian hari terkait penghadap serta untuk menjaga kepentingan para pihak dan notaris sendiri dari penipuan dan pemalsuan data identitas. Kemungkinan kerjasama antara INI dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pengadaan hak akses data kependudukan bagi notaris, niscaya bisa terwujud, karena berdasarkan penelusuran peneliti, pada beberapa tahun terakhir ini ada kecenderungan perumus peraturan perundang-undangan mengkondisikan profesi atau jabatan tertentu termasuk notaris dalam melakukan pelayanan publik dan pencegahan kriminal melalui pendekatan teknologi dan informasi dimana hal ini sejalan dengan hasil penelitian, dimana INI Daerah Istimewa Yogyakarta, mendukung dan mengusulkan adanya fasilitas hak akses data kependudukan bagi notaris.

The purpose of this research is to know and analyze opinion / notary responses related to the opportunity of the utilization of data access to population; and then explain and analyze the possibility of cooperation INI (Ikatan Notaris Indonesia) with the Ministry of Home Affairs related to the utilization of the Access Rights to Population Data for the notary in accordance with the provisions of prevailing laws and regulations. The type of research in this legal research is empirical. The nature of research in this legal research is descriptive. The approach used in this legal research is the empirical approach. The legal substances used in this legal research are secondary data covering primary legal materials, secondary legal materials, as well as tertiary legal materials and primary data. Respondents in this legal research are five notaries in Special Region of Yogyakarta Province while the guest speaker in this research is lecturer in Master Program of Kenotariatan Faculty of Law Universitas Gadjah Mada and Employee from Ministry of Home Affairs in charge of data access of population. Data analysis in this legal research using qualitative method. Based on the results of the research, the utilization of the data access rights of the population by a notary is important in validating the parties and is a preventive effort to eliminate the potential problems that will occur in the future related to tapping and to safeguard the interests of parties and notaries themselves from fraud and identity data falsification. The possibility of cooperation between Indonesian Notary Association (INI) with the Ministry of Home Affairs related to the procurement of data access rights for the notary public, undoubtedly can be realized, because based on researcher search, in recent years there is a tendency of legislators to condition certain professions or positions including notaries in performing services public and criminal prevention through technological and information approaches where this is in line with the results of the research, where the Indonesian Notary Association of Yogyakarta Special Region, supports and proposes the existence of the facility of data access rights for the public notary.

Kata Kunci : Hak Akses Data Kependudukan, Prinsip Kehati-hatian, Mengenal Penghadap, Identitas Penghadap