Analisis Kendala Pelaksanaan Rekonsiliasi Transaksi Keuangan Pada Lingkup Pemerintah Pusat (Studi Pada KPPN Yogyakarta)

RAHMAD DIAN A, Prof. Dr. Slamet Sugiri, M.B.A

2018 | Tesis | MAGISTER AKUNTANSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala dalam mengatasi perbedaan pencatatan pada pelaksanaan rekonsiliasi di KPPN Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Penelitian ini menggunakan wawancara, dan analisis dokumen dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga kelompok kendala yang menghambat proses rekonsiliasi yaitu kendala di sisi KPPN, kendala di sisi satker, dan kendala dari pihak lain. Untuk kendala di sisi KPPN, proses posting data di SPAN yang berlangsung lambat dan seringkali belum siap untuk digunakan dalam proses rekonsiliasi, kendala jaringan dan aplikasi, dan pencatatan yang berbeda antara SiAP dengan SAI menjadi faktor penghambat yang cukup mengganggu. Di sisi satker, kendala kapasitas SDM, koordinasi internal satker dan transaksi-transaksi yang belum direkam merupakan kendala tersendiri. Terakhir, kendala dari pihak lain berupa transaksi-transaksi yang masuk ke data e-rekon&LK, namun tidak dikenali/diakui satker ataupun juga tercatat pada satker yang sudah tidak aktif lagi. Penelitian ini terbatas hanya pada satu instansi, sehingga hasil penelitian hendaknya diinterpretasikan dengan hati-hati karena penelitian ini melibatkan responden yang terbatas. Selain itu, penelitian ini belum menganalisis dari sisi kualitas sistem informasi dan software yang digunakan dalam proses rekonsiliasi.

This research aims to analyze the constraints in overcoming discrepancies between records in the implementation of reconciliation at Yogyakarta State Treasury Service Office (KPPN Yogyakarta). This is a qualitative research which uses a case study method. The data collection is conducted by means of interviews and document analysis. The research results show that there are three groups of constrains which hinder the reconciliation process, they are: constraints from KPPN's side; constraints from the work unit's side; and constraints from the other side. In term of constraints from KPPN's side, it is the slow data posting process at the SPAN and the data are often not ready to be used in the reconciliation process; the network and application constrains; and the differences in recording between SiAP and SAI, which are quite bothersome constraints. In terms of work unit's side, the constraints include human resource capacity; work unit's internal coordination; and unrecorded transactions, which have specific constraints of their own. Finally, the constraints from other sides include transactions which enter e-rekon&LK but not recognized/accepted by the work units, or are recorded to no-longer active work units. This research is limited on one specific institution, therefore, the results should be interpreted with cautions, because this research involved limited respondents. Moreover, this research hasn't analyzed the matter from the information system quality side and from the type of software used in the reconciliation process.

Kata Kunci : Rekonsiliasi, KPPN, SiAP, SAI