PROSES PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN PERJANJIAN PERDAMAIAN SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

ANGGI PUTRA KUSUMA, Irna Nurhayati, S.H.,M.Hum.,LL.M.,P.hD

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Tesis ini mengkaji tentang kriteria pengesahan perjanjian perdamaian yang cukup terjamin serta faktor yang mempengaruhinya dalam proses PKPU. Dalam proses PKPU suatu rencana perdamaian harus memperhatikan seluruh aspek keuangan, kelayakan dan kelanjutan usaha debitor, yang bertujuan melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi kepentingan kreditor dan debitor. Pengadilan niaga dapat menolak dan menerima rencana perdamaian tersebut, ketentuan dalam Pasal 285 ayat (2) UUKPKPU. Pertanyaan penelitian ini adalah: bagaimana kriteria pengesahan perjanjian perdamaian yang cukup terjamin dalam proses PKPU? dan faktor apa sajakah yang mempengaruhi penerapan hukum oleh Pengadilan Niaga mengenai pengesahan perjanjian perdamaian dalam PKPU? Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Teknis pengumpulan data dalam penelitian melalui studi kepustakaan dan wawancara ahli hukum kepailitan dan Hakim Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Analisis data dalam penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang cenderung menggunakan analisis berupa penggambaran gejala yang diteliti dengan mendasarkan pada landasan teori. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa terhadap proposal perdamaian perlu dilakukan penilaian kelayakan secara adil dan wajar berdasarkan kriteria formil dan kriteria materil. Ketiadaan hal ini menyebabkan proposal perdamaian tidak dapat disahkan oleh Pengadilan menjadi perjanjian perdamaian yang cukup terjamin. Hal ini menandakan adanya kepastian hukum terhadap perjanjian perdamaian itu sendiri baik bagi debitor dan kreditor. Faktor yang mempengaruhi pengesahan perjanjian perdamaian, dipengaruhi oleh asas kelangsungan usaha, persetujuan kreditor dan kelompok kreditor. Hal ini merupakan faktor yuridis yang berpengaruh dan menjadi dasar penerapan oleh Pengadilan Niaga. Penerapan oleh Pengadilan cenderung menerapkan secara statis terhadap faktor tersebut sehingga asas kepastian hukum sering diabaikan dalam penerapannya melalui putusan-putusan pengadilan.

This thesis examines the criteria of ratification of a sufficiently assured of composition and the influence factors in the PKPU process. In the PKPU process a composition plan should take into account all aspects of finance, feasibility and ongoing concern of the debtor's business, which aims to protect and provide legal certainty for the interests of creditors and debtors. The commercial court may reject and accept the composition plan, the provisions of Article 285 paragraph (2) of UUKPKPU. The research question is: how is the criterion of ratification of sufficiently assured of composition in PKPU process? and what influence factors the application of law by the Commercial Court regarding of composition in PKPU?. The research method uses the type of normative legal research, in research that examines the application of rules or norms in positive law. Technical data collection in research through literature study and interviews of Bankruptcy Lawyers and Commercial Judges at the Central Jakarta District Court. Data analysis in research using descriptive qualitative, that is research which tends to use analysis in the form of description of the phenomenon under study by base on the theory. From this research, it is concluded that to the composition plan, it is necessary to conduct fair and reasonable feasibility assessment based on formal criteria and material criteria. The absence of this causes the composition plan can not be ratified by the Court to be a fairly not sufficiently assured. This indicates the legal certainty of the composition itself for both debtors and creditors. The influencing Factors of the adoption of composition, influenced by the on going concern principle, the approval of creditors and creditor groups. This is an influential juridical factor and the basis of application by the Commercial Court. The application by the Court tends to apply statically to these factors so that the legal certainty principle is often ignored in its application through court decisions.

Kata Kunci : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Perjanjian Perdamaian, Proposal Perdamaian,Suspension of Obligation for Payment of Debts, Composition, Composition Plan