LEGALITAS TINDAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAMIN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNA MEMPERCEPAT PENYEDIAAN AIR MINUM PADA MASYARAKAT

ARIB SETIAWAN, Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., PH.D

2018 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Ambiguitas pengaturan terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 yang merupakan usaha pencapaian Millenium Development Goals. Regulasi ini mengatur adanya keterlibatan Pemerintah Daerah berupa penjaminan terhadap kredit investasi PDAM. Di sisi lain, terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Pemerintah Daerah dilarang untuk menjamin pinjaman pihak lain. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui: (1) keabsahan tindakan Pemerintah Daerah dalam menjamin pembangunan infrastruktur oleh PDAM guna mempercepat penyedian air minum pada masyarakat; dan (2) akibat hukum dalam hal terjadi gagal bayar atas Kredit Investasi PDAM. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang didukung dengan wawancara. Narasumber pada penelitian ini adalah pejabat pada instansi pemerintah pusat yang terlibat dalam pemberian jaminan dan subsidi bunga kepada PDAM. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa: pertama, tindakan Pemerintah Daerah dalam menjamin pembangunan infrastruktur oleh PDAM guna mempercepat penyedian air minum pada masyarakat memiliki keabsahan karena sebagai pemenuhan hak atas air, penyelenggaraan urusan konkuren wajib Pemerintah Daerah, bentuk risk sharing, kewenangan Pemerintah Daerah terhadap PDAM, dan kemanfaatan berupa peningkatan sambungan rumah tangga. Kedua, jika terjadi gagal bayar, Pemerintah Pusat mempunyai kewajiban melakukan pembayaran kepada Bank Pemberi Kredit sebesar 70% dari hutang pokok yang jatuh tempo yang diambilkan dari APBN dan dana cadangan. Selanjutnya, Pemerintah Dearah mempunyai kewajiban terhadap Pemerintah Pusat sebesar 30% dari hutang pokok yang jatuh tempo dan Pemerintah Pusat dapat mengenakan pemotongan DAU dan/atau DBH. PDAM mempunyai kewajiban kepada Pemerintah Pusat sebesar 40% dari hutang pokok yang jatuh tempo. Pemerintah Pusat dapat menyerahkan penyelesaian piutang kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Kata Kunci: Hak Atas Air, Urusan Pemerintahan Dearah, Gagal Bayar

The ambiguity of the regulation is contained in Presidential Regulation No. 29 of 2009 which is an effort to achieve the Millennium Development Goals. This regulation stipulates the involvement of the Regional Government in the form of guarantee on investment credit of PDAM. On the other hand, there are provisions in Law Number 33 of 2004 and Law Number 12 of 2014 which stipulates that Regional Government is prohibited to guarantee the loan of other parties.. This research is an effort to know: (1) validity of Local Government action in ensuring infrastructure development by PDAM to accelerate supply of drinking water to society; and (2) legal consequences in the event of default on PDAM Investment Credit. Technique of data retrieval in this research is done through library study and interview. Resource persons in this study were officials at central government agencies involved in providing guarantee and interest subsidy to PDAM. Based on the results of the research, it can be seen that: first, The Local Government's actions in ensuring infrastructure development by PDAM to accelerate the supply of drinking water to society are legitimate because as the fulfillment of the right to water, the implementation of the obligatory concurrent affairs of the Regional Government, the form of risk sharing, the authority of the Regional Government to the PDAM, and the benefits of increasing household connections. Secondly, due to default, the Central Government has the obligation to make payments to Banks of Creditors amounting to 70% of the principal principal debts drawn from APBN and reserve funds. Furthermore, the Local Government has an obligation to the Central Government of 30% of the principal outstanding debt and the Government may impose a DAU and/or DBH deduction. The PDAM has an obligation to the Central Government for 40% of the principal outstanding loan. The Central Government may submit a settlement of receivables to the State Receivables Committee. Keywords: Water Rights, Local Government Affairs, Default

Kata Kunci : Hak Atas Air, Urusan Pemerintahan Dearah, Gagal Bayar