KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA

ALBERTUS AGUNG TRI K, Dwi Haryati, S.H., M.H.

2018 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kewenangan PPNS di Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah (Perda) tentang pajak daerah, serta untuk mengetahui pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Perda No. 1 Tahun 2011) oleh PPNS di Satpol PP Kota Yogyakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan jenis penilitian yang merupakan perpaduan antara normatif dan empiris. Penelitian ini mendasarkan pada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif sehingga diperoleh hasil penelitian yang deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, PPNS di Satpol PP memiliki kewenangan dalam penegakan Perda tentang pajak daerah, yaitu melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Satpol PP merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang salah satu tujuan pembentukannya adalah menegakkan Perda dan bertindak sebagai koordinator PPNS di lingkungan pemerintah daerah. Kedua, dalam pelaksanaan penegakan Perda No. 1 Tahun 2011 yang pernah dilaksanakan oleh PPNS di Satpol PP Kota Yogyakarta pada prinsipnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya ditemui beberapa kendala, yaitu berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), substansi hukum, dan hubungan kelembagaan.

This research aims at discovering and examining the authorities of Civil Servant Investigators in the Civil Service Police Unit in enforcing the local regulations concerning local taxes, it also to discover the conduction of Yogyakarta Municipality's Local Regulation Number 1 Year 2011 as it was changed according to Local Regulation Number 5 Year 2018 about the Changes on Yogyakarta's Local Regulation Number 1 Year 2011 concerning the Local Tax (Local Regulation Number 1 Year 2011) by the Civil Servant Investigators in Yogyakarta's Civil Service Police Unit. This is a analytical-descriptive research with the combination between normative and empirical research types. This research relies on the primary and secondary data. The primary data was obtained through the field research, while the secondary data was obtained through the library research. Data analysis technique used is the qualitative ones so that the analytical-descriptive results were obtained. The research results are as the following; Firstly, PPNS (Civil Servant Investigators) in Civil Service Police Unit own the authorities in enforcing the local regulations about local tax, which is to conduct the investigation on criminal act suspects in terms of local taxes. Civil Service Police Unit is Local Instrument Organization (LIO) which its formation background was to enforce the local regulations and take actions as the coordinator of CSI in the local government environment. Secondly, in the conduction of Local Regulation Number 1 Year 2011 has been well on progress which was conducted by the CSI in Yogyakarta's Civil Service Police Unit, the obstacles related to human resources, the law substances, and the institutional relations were discovered.

Kata Kunci : Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pajak Daerah, Penegakan Perda, Satpol PP, Tindak Pidana Perpajakan Daerah, Civil Servant Investigators, Local Taxes, Local Regulation Enforcement, Civil Service Police Unit, Local Taxes Criminal Acts