Relevansi Program Kapal Pemuda ASEAN-Jepang Sebagai Instrumen Soft Diplomacy Jepang di ASEAN

DYAH AYU PRATIWI, Drs. Usmar Salam, M.I.S.

2018 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Konsekuensi Jepang sebagai negara kalah Perang Dunia ke-dua membuatnya tidak boleh memiliki kekuatan militer sehingga mereka harus mengandalkan soft power dalam hal ini terutama pada sektor perekonomian. Masih adanya penolakan-penolakan terhadap penanaman modal asing dari Jepang tentu menjadi ancaman besar bagi Jepang, citra Jepang sebagai negara yang pernah menjajah masih bisa memicu penolakan ke Jepang menjadi pertimbangan Jepang untuk menajlankan pendekatan-pendekatan yang dapat menghapus sentimen tersebut di Asia Tenggara. Hal tersebut yang melatar belakangi kebijakan yang kemudian tahun 1977 dikenal sebagai Doktrin Fukuda. Perdana Menteri Fukuda menekankan pada adanya pendekatan dari hati ke hati (kokoro to kokoro) antara Jepang dengan negara Asia Tenggara. Fukuda merasa perlu dijalankannya heart to heart diplomacy. Mulai dari situ kebijalan Jepang di Asia Tenggara tidak melulu perihal investasi Jepang, melainkan juga berbentuk bantuan ekonomi dan program yang banyak melibatkan interaksi atau people to people exchange. Dimulainya program Kapal Pemuda ASEAN-Jepang atau the Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program (SSEAYP) sejak tahun 1974 merupakan salah satu bentuk upaya Jepang merebut hati publik ASEAN. Namun yang menarik, meski sentimen anti Jepang sudah sangat berkurang, program kepemudaan ini terus dilaksanakan hingga saat ini. Skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi mengapa program Kapal Pemuda ASEAN-Jepang masih relevan untuk terus dijalankan meskipun tujuan utamanya sendiri telah tercapai dengan menggunakan analisa Soft Power dan keberhasilannya menggunakan Publi Diplomacy.

The consequences of Japan as the second World War losing party made it impossible to have military power so they had to rely on soft power in this respect, especially on the economic sector. Still, the rejection of foreign investment from Japan certainly poses a major threat to Japan, the image of Japan as a once colonized country can still trigger a rejection of Japan into Japan's consideration to bring up approaches that can erase such sentiment in Southeast Asia. This is the background of the policy which later became known in 1977 as the Fukuda Doctrine. Prime Minister Fukuda emphasized the existence of a heart-to-heart approach (kokoro to kokoro) between Japan and Southeast Asian countries. Fukuda felt the need to run heart to heart diplomacy. Starting from there Japan's policy in Southeast Asia is not solely about Japanese investment, but also in the form of economic aid and programs involving many interactions or people to people exchange. The start of the Kapal Pemuda ASEAN-Jepang or the Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program (SSEAYP) since 1974 is one of Japan's efforts to win the public heart of ASEAN. But interestingly, although anti-Japanese sentiment has been greatly reduced, this youth program continues to be implemented to date. This thesis aims to identify why the Kapal Pemuda ASEAN-Jepang program is still relevant to run even though its own ultimate goal has been achieved by using Soft Power analysis and its success using Publi Diplomacy.

Kata Kunci : Jepang, ASEAN, Public Diplomacy, Kapal Pemuda ASEAN-Jepang, SSEAYP.