Politik Luar Negeri Jepang terhadap Rusia dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Kepulauan Kuril melalui Eight Point Economic Cooperation Plan

JASMINE NADHIRA LATHIFAZAPUTRI, Dra. Siti Daulah Khoiriati, MA.

2018 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Skripsi ini membahas mengenai politik luar negeri Jepang terhadap Rusia dalam upaya penyelesaian sengketa Kepulauan Kuril melalui Eight Point Economic Cooperation Plan. Melalui penggunaan teori Bureaucratic Politics Model, kajian dilakukan terhadap kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh aktor-aktor yang memiliki pengaruh dalam pembuatan kebijakan luar negeri Jepang, yaitu struktur segitiga atau iron triangle yang terdiri dari kelompok politik (sei), kelompok birokrat (kan), dan kelompok bisnis (zai). Secara spesifik, kajian menempatkan fokus terhadap kontestasi kepentingan di antara MOFA dan METI sebagai kelompok birokrat. MOFA memiliki kepentingan politik untuk mempertahankan posisi dalam upaya penyelesaian wilayah, sedangkan METI memiliki kepentingan ekonomi untuk meningkatkan hubungan ekonomi Jepang dengan Rusia. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa rencana kerja sama ekonomi delapan poin merupakan resultan politik di antara kepentingan politik MOFA dan kepentingan ekonomi METI. METI memiliki pengaruh yang lebih tinggi dibandingkan dengan MOFA dalam pembuatan kebijakan luar negeri dikarenakan mendapatkan dukungan politik dari kelompok politik, yaitu Perdana Menteri Shinzo Abe dan kelompok bisnis terhadap kepentingan ekonomi yang dimiliki. Di samping itu, METI dapat membentuk saluran antar aktor dengan kelompok politik, sehingga terdapat dominasi pertimbangan terhadap kepentingan ekonomi dalam pembuatan kebijakan luar negeri.

This thesis discusses about Japan's foreign policy toward Russia in Kuril Islands dispute settlement through Eight Point Economic Cooperation Plan. By using Bureaucratic Politics Model theory, this thesis analyzes about the interests of Japan's foreign policy makers, namely iron triangle which consists of political group (sei), bureaucratic group (kan), and business group (zai). Specifically, the analysis is focused on interest contestation between MOFA and METI as bureaucratic group. MOFA has political interest to maintain its position in Kuril Islands dispute, meanwhile METI has economic interest to improve economic relations between Japan and Russia. The research finds that Eight Point Economic Cooperation Plan is a political resultant between MOFA's political interest and METI's economic interest. METI has a higher influence compared to MOFA in foreing policy making due to political supports from Prime Minister Shinzo Abe as political group and business group to economic interest. In addition to that, METI can form political channel with political group, so that there is dominant consideration to economic interest in foreign policy making.

Kata Kunci : Jepang, Rusia, Rencana Kerja Sama Ekonomi Delapan Poin, Sengketa Kepulauan Kuril, METI, MOFA