Inovasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Berbasis E-voting di Kabupaten Boyolali

ARMANDA BAIKA AFNAN, Dr. Subando Agus Margono, M.Si.

2018 | Skripsi | S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang disahkan sebagai undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi salah satu pemantik pemanfaatan sistem e-voting. Pemerintah Kabupaten Boyolali mengawali pelaksanaan pilkades sistem e-voting pada tahun 2013. Hingga saat ini sudah tiga periode pilkades di Boyolali menggunkan sistem e-voting, yaitu pada tahun 2013, 2016, dan 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran proses inovasi kebijakan pemilihan kepala desa berbasis e-voting di Kabupaten Boyolali. Sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai gambaran pemanfaatan e-voting sebagai metode pemilihan umum. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara kepada key informan, observasi dan dokumentasi dari pelaksanaan pilkades sistem pilkades di Kabupaten Boyolali. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kepemimpinan yang baik yang mampu memberikan dorongan inovasi kebijakan dan kemampuan manajerial yang baik dalam mengawal berjalannya inovasi kebijakan pilkades e-voting. Maka dari itu rekomendasi yang diberikan adalah menjadikan penerapan pilkdes e-voting di Kabupaten Boyolali sebagai pelajaran untuk daerah lain dalam menerapkan kebijakan yang sama, sehingga kedepan daerah-daerah yang ada di Indonesia menggunakan sistem e-voting dalam pelaksanaan pilkades. Harapan ke depannya ide inovasi pemilihan dengan sistem e-voting dapat naik level ke tingkat pemilihan kepala daerah atau bahkan untuk pemilihan presiden.

The emerging of legislation substitute No.1 of 2014 regarding The Governor, Regent, and Mayor election that enacted by House of Representatives becomes a trigger e-voting system utilization. E-voting system engaged as The village chief election by The Government of Boyolali Regency in 2013. Until now, e-voting system has been used in three periods of the village chief election in 2013, 2016, and 2017. This research aims to determine the process overview of policy innovation of the village chief election based on e-voting in Boyolali regency. So the results can be used as an overview of e-voting utilization in general election method. This type of research is descriptive research with a qualitative approach using interview technique, observation, and documentation of the key information from the village chief election in Boyolali regency to collect the data. The result showed that a government with good leadership could encourage the policy innovation and good managerial capability in guarding the running of policy innovation of the village chief election based on e-voting system. Therefore, e-voting system in Boyolali regency can be implemented in another region in Indonesia as the election system of the village chief in the future. Hopefully, in the future, the idea of electoral innovation with the e-voting system can level up to the level of regional head election or even for the presidential election.

Kata Kunci : inovasi kebijakan, e-voting, pilkades