Revitalisasi Karakter Indigenos Kebijakan Publik Minangkabau : Peran Tungku Tigo Sajarangan Dalam Perumusan Kebijakan Publik di Kabupaten Agam, Sumatera Barat

PINTO BUANA PUTRA, Hadriyanus Suharyanto, Drs., M.Si.

2018 | Skripsi | S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Tungku Tigo Sajarangan sebagai institusi informal merupakan kelompok strategis yang dapat memainkan perannya tidak hanya dalam urusan adat istiadat di Minangkabau, namun lebih dari itu Niniak Mamak, Cadiak Pandai dan Alim Ulama yang tergabung dalam wadah Kerapatan Adat Nagari tersebut juga berfungsi sebagai intermediary dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah daerah. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi peran yang dilakukan Tungku Tigo Sajarangan dalam proses penyusunan kebijakan publik di daerah. Teori-teori yang dipergunakan mencakup teori tentang partisipasi politik dalam pembuatan kebijakan. Penelitian ini mempergunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, hermenutika dan etnografi. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara yang mendalam, observasi dan studi dokumen adat. Wawancara menggunakan teknik snowball dengan mengambil narasumber Ketua Lembaga Kerapatan Adat Nagari di Kabupaten Agam yang merangkap perwakilan Kerapatan Adat Nagari di Nagari Palupuah sebagai key informan serta Wali Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu. Dalam penelitian ini ditemukan adanya usaha yang cukup tinggi dari Tungku Tigo Sajarangan di Kabupaten Agam untuk ikut terlibat dalam setiap proses perumusan. Hal ini dimulai dengan proses identifikasi masalah yang dilakukan melalui musyawarah kaum, suku serta nagari. Kemudian hasil rumusan tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah tidak saja melalui jalur formal tapi juga didukung oleh mekanisme informal dengan lobi-lobi serta hubungan kultural unsur-unsur Tungku Tigo Sajarangan dengan pejabat-pejabat pemerintah daerah dan DPRD. Namun aktivitas tersebut belum otpimal untuk mempengaruhi pengambil keputusan dalam menetapkan sebuah kebijakan. Seiring dengan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat serta heterogenitas komunitas penduduk Kabupaten Agam secara perlahan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat kian melemah. Sementara peran serta Tungku Tigo Sajarangan tersebut belum direspon secara maksimal oleh pemerintah daerah, karena jalur musyawarah nagari, musyawarah tingkat kecamatan serta rapat koordinasi pembangunan di tingkat kabupaten lebih dominan digunakan pemerintah daerah dalam menjaring aspirasi masyarakat. Kemudian dalam memperjuangkan hasil rumusan Tungku Tigo Sajarangan terdapat hubungan kerja sama dengan media massa, partai politik dan kelompok kepentingan. Setelah diidentifikasi terdapat aspek-aspek yang ikut mempengaruhi partisipasi Tungku Tigo Sajarangan dalam menyusun proses kebijakan publik daerah. Di antaranya adalah perubahan struktur dan kultur masyarakat, representasi Tungku Tigo Sajarangan dengan berbagai kelebihan dan kemampuan yang dimilikinya ternyata belum mampu untuk merespon keinginan masyarakat yang semakin heterogen dan semakin berkembang. Disarankan agar Tungku Tigo Sajarangan yang tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari untuk mereformasi diri dengan memberi peluang bagi masyarakat pendatang dan pemerintah daerah untuk mengakomodasi kepentingan lokal.

Tungku Tigo Sajarangan as informal institutions is a strategic group that can play its role not only in the Affairs of the etnic in the Minangkabau, but more than ninik mamak, alim ulama and cerdik pandai which merged into the place of Kerapatan Adat Nagari, also serves as the intermediary in the bridging community interests with local governments. This research seeks to identify the roles which have been done by Tungku Tigo Sajarangan in the process of drafting public policies in the locals. The theories include the theory of political participation in policy making. This research used the qualitative research with phenomenological, hermenutics and ethnography approach While the techniques of data collection using in-depth interview technique, observation and document indigenous studies. Interview by taking a snowball technique uses resource from Chief of Lembaga Kerapatan Adat Nagari in the Agam Regency while he was a representative in the Kerapatan Adat Nagari Palupuah as key informants as well as the Wali Nagari Ladang Laweh on Kecamatan Banuhampu. In this research found the presence of a high enough effort from Tungku Tigo Sajarangan in Kabupaten Agam to involved in any drafting prosses which have been done by clan deliberation, race and also Nagari, later then result of the formula send to local government not even through formal way but also supported by informal mechanism with lobbys and also personal relationship of Tungku Tigo Sajarangan element with local government officers and local legislative parlement. But the activity incapable of influencing decision maker in specifying a policy. So that can be said that Tungku Tigo Sajarangan participation still low. Along with the changes that occur in the middle of the community as well as the resident community heterogeneity Agam gradually its existence in society increasingly weakened. While the role and yaya had responded to the maximum by local governments, because the lines of deliberation nagari, deliberation and coordination meeting of the subdistrict level development at the district level more dominant use of local government in capture the aspirations of the community. Later in the fight for the results of a formula of Tungku Tigo Sajarangan there are relations of cooperation with the mass media, political parties and interest groups. After identified there are aspects that influence participation in drawing up Tungku Tigo Sajaragan in process locals public policy. Among them are changes to the structure and culture of the community, representation of Tungku Tigo Sajarangan with different strengths and skills that he has turned out to be yet able to respond to the desires of an increasingly heterogeneous society and growing. It is recommended that the Tungku Tigo Sajarangan to reform themselves by giving opportunities for Expat communities and local governments to accommodate local interests.

Kata Kunci : Tungku Tigo Sajarangan, Kebijakan Publik, Indigenous, Nagari