Tambang Untuk Rakyat (Studi Kasus Dinamika Konflik Kelompok Kepentingan Paguyuban Penambang Pasir Armada Merapi Lokal dengan Taman Nasional Gunung Merapi)

NOVAN ADIB WIJAYA, Miftah Adhi Ikhsanto

2018 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Tulisan ini membahas mengenai dinamika konflik antara kelompok kepentingan Paguyuban Armada Merapi Lokal (PAML) dengan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Obyek penelitian ini adalah PAML yang melakukan perlawanan terhadap pihak TNGM untuk mempertahankan kegiatan pertambangan di kawasan konservasi yang sebenarnya ditutup untuk kegiatan penambangan berdasarkan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Minerba. Selain itu, kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PAML juga tidak dilengkapi dengan surat izin pertambangan daerah (SIPD) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No.23 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Pertambangan. Dari sinilah muncul dinamika konflik antara kedua pihak tersebut karena kepentingan yang berbenturan. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi yang dilakukan untuk mengamati apa yang terjadi. Kemudian dengan proses wawancara dilakukan bersama dengan pihak-pihak PAML, TNGM, dan Pemerintah Kabupaten Magelang, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perundingan menjadi tahap akhir dari perlawanan yang telah dilakukan oleh PAML untuk mempertahankan kegiatan pertambangan pasir di Jurang Jero, Kabupaten Magelang sebagai bagian dari kawasan konservasi. Dengan demikian, perundingan antara PAML dan TNGM telah menghasilkan kesepakatan tentang kebijakan pertambangan pasir yang bersifat internal dimana kegiatan pertambangan tetap boleh dilakukan oleh pihak PAML.

This research discusses the conflict dynamics between Armada Merapi Lokal Association (PAML) as an interest group and the National Park of Mount Merapi (TNGM). PNML is seen as the research object which carried out a resistance against TNGM in a bid to preserve the mining activities in the conservation areas. In fact, those areas are not allowed to undertake the mining activities according to Law No.4 of 2009 concerning The Management of Minerals and Coal. In addition, the activities undertaken by the PAML were illegal since there was no regional mining permit called SIPD accordance with Local Regulation of Magelang Regency No.23 of 2001 concerning Mining License. As the consequence, the conflict dynamics emerged among those actors (PAML and TNGM). Qualitative method is used in this research. The data collection methods consist of observation and interview. Observation is chosen to pay attention to the facts that happened in the field. On the other hand, the interview was carried out together with the representatives from PAML, TNGM, and the Government of Magelang Regency. As the result, this research concludes that the negotiation became the final stage of the resistance carried out by PAML to preserve their sand mining activities at Jurang Jero, Magelang Regency as a part of conservation areas. Therefore, the negotiation between PAML and TNGM has already produced an internal covenant on sand mining policy where the mining activities are still allowed to be done by PAML.

Kata Kunci : Konflik,Dinamika Konflik,Kelompok Kepentingan,Pertambangan Pasir,Konservasi