Analisis Terhadap Pembuktian Unsur Delik Dalam Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

DANANG BAGUS S, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.

2018 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penelitian dalam penulisan hukum ini secara obyektif bertujuan untuk menganalisis mengenai pembuktian unsur delik dalam tindak pidana pendanaan terorisme, yakni unsur "dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris atau teroris". Tujuan berikutnya adalah untuk mengetahui bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam pembuktian unsur-unsur delik dalam tindak pidana pendanaan terorisme. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan yang digunakan Penulis meliputi, pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan historis (historical approach). Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh dua kesimpulan. Pertama, pembuktian unsur delik "dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris" belum memiliki pengertian yang jelas. Pengertian frasa tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris yang ada belum mampu mengakomodir kebutuhan penegakan hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas lex certa. Kedua, kendala-kendala yang dalam pembuktian tersebut berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme sebagai kejahatan transnasional membutuhkan kerja sama internasional dalam pembuktiannya sehingga membutuhkan proses yang lama dalam pelaksanaan pembuktiannya. Kendala lain adalah belum adanya regulasi terkait new payment method dan informal money transfer sehingga sulit mendapatkan bukti terkait metode pembayaran tersebut. Selain itu, perubahan pola pendanaan terorisme yang bertendensi pada lone wolf membuat aparat penegak hukum kesulitan untuk mengetahui pelaku di luar jaringan terorisme yang ada.

The research in this legal writing is objectively aims to analyze the parameter of proof the element of delict in financing of terrorism, specifically the element "with the intention of being used wholly or partially to commit a criminal act of terrorism, terrorist organization, or terrorist". The next objective is to find out how the constraints faced by law enforcement officers in verifying the elements of crime in terrorism financing. This research is a normative-empirical legal research. The approach used by the author includes, statute approach, case approach, and historical approach. The type of data used in the study are primary data and secondary data. Data obtained from the results of research, then analyzed using qualitative methods. Based on the results of the research, obtained two conclusions. First, the proof of the element of delict "with the intent of being used wholly or in part to commit terrorist acts, terrorist organizations, or terrorists" has no clear definition. Understanding the phrase of terrorism, terrorist or terrorist organizations has not been able to accommodate the need for law enforcement resulting in legal uncertainty and against the lex certa principle. Secondly, the obstacles in the proof are related to terrorism financing as transnational crime requires international cooperation in the proof that requires a long process in the implementation of proof. Another obstacle is the lack of regulation related to new payment method and informal money transfer so difficult to present evidence related to payment method. In addition, changing the pattern of terrorist financing that became lone wolf makes law enforcement officers difficult to know the perpetrators outside the existing network of terrorism.

Kata Kunci : Pembuktian, Unsur Delik, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme