PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR OLEH UNIT SATUAN TUGAS OPERASI PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR KEMENTERIAN PERHUBUNGAN GUNA OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

IBNU ABDILBAR, Rizky Septiana Widyaningtyas, S.H., M.Kn

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

Penulisan hukum ini memiliki 2 (dua) buah tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang pertama adalah, untuk mengetahui dan mengkaji peran dari Unit Satuan Tugas Pungutan Liar Kementerian Perhubungan dalam pemberantasan pungutan liar guna optimalisasi pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Selanjutnya, penulisan hukum ini juga bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Unit Satuan Tugas Operasi Pemberantasan Pungutan Liar dalam melaksanakan upaya untuk memberantas pungutan liar guna optimalisasi pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Pada Penulisan Hukum ini, Penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris, yakni dengan melakukan analisis terhadap data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap responden, serta kemudian dikombinasikan dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan dengan penguraian secara deskriptif analitis preskriptif. Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini menunjukan bahwa Unit Satuan Tugas Operasi Pemberantasan Pungutan Liar Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan perannya untuk memberantas pungutan liar guna optimalisasi pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dilakukan melalui 10 (sepuluh) tugas, namun dalam pelaksanaan tugasnya belum mencapai hasil yang maksimal. Terdapatnya hasil yang belum maksimal tersebut dikarenakan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Kementerian Perhubungan dihadapkan pada banyak kendala, yakni terbatasnya kuantitas sumber daya manusia dan sarana dan prasarana, terjadinya conflict of interest dan dilaksanakannya tugas dan fungsi yang tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

This research has two purposes, first, to find and examine the role of the eradication of illegal levy by the Ministry Of Transportation’s Illegal Levy Task Force Operation on eradication of illegal levy in order to optimize public services in Directorate General of Sea Transportation under the Ministry of Transportation. Second, to find and review the constraints that the eradication of illegal levy task force operation have faced in the eradication of illegal levy in order to optimize public services in Directorate General of Sea transportation under the Ministry of Transportation. Research method used by the writter is empirical normative, that is to analyze the primary data obtained by the respondent interview and combined with the secondary data such as primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The Research Analyzis was conducted qualitatively and the decipherment was conducted by descriptive prescriptive analytical. The result of this research shows that the Illegal Levy Eradication Task Force Operation Unit in performing their duty to eradicate the illegal levy in order to optimize public services in Directorate General of Sea Transportation, are conducted through 10 (ten) duties. Nevertheless, in relation with their performance, the task force has not reached maximum results yet due to the Illegal Levy Eradication Task Force Operation Unit faced too many obstacles, such as, lack of the quantity, quality and competency of ruman resources and also the facility, the law enforcement has no independent authorities, and the rise of conflict of interest, including mismatched duties and function with the authorities.

Kata Kunci : Pemberantasan Pungutan Liar, Pelayanan Publik, Unit Satuan Tugas Operasi Pemberantasan Pungutan Liar.