Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi, Narkotika, Dan Terorisme

DAFFAH ULFI RAHMATIL, Dra. Dani Krisnawati, S.H., M.Hum.

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

Pengaturan mengenai syarat pemberian remisi telah mengalami dua kali perubahan. Perubahan tersebut memperketat syarat pemberian remisi untuk beberapa tindak pidana tertentu, termasuk korupsi, narkotika, dan terorisme. Pengetatan syarat tersebut menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Berdasarkan uraian tersebut, penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui alasan pengetatan pemberian remisi untuk narapidana tindak pidana korupsi, narkotika, dan terorisme serta bagaimana pelaksanaan pemberian remisi tersebut dan kaitannya dengan tujuan sistem pemasyarakatan. Kajian penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Hasil analisa yang dapat disimpulkan adalah bahwa pengetatan pemberian remisi untuk narapidana tindak pidana korupsi, narkotika, dan terorisme dilakukan karena tindak pidana tersebut merupakan kejahatan luar biasa, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, untuk mencegah terjadinya kejahatan, dan untuk mencegah narapidana mengulangi perbuatannya kembali. Pelaksanaan pemberian remisi telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun terdapat permasalahan terkait syarat pemberian remisi untuk tindak pidana korupsi berupa justice collaborator untuk pelaku tunggal. Selain itu, remisi untuk tindak pidana terorisme tidak diberikan karena narapidana tindak pidana terorisme yang tidak bersedia mengikuti program deradikalisasi. Hal tersebut menjadi hambatan karena narapidana terorisme memiliki paham radikal sehingga pembinaan di lembaga pemasyarakatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Pemberian remisi untuk narapidana tindak pidana korupsi, narkotika, dan terorisme juga sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan.

The regulations on requirements of remission granting has encountered twice the changes. Those changes has restricted the requirements of remission granting for some particular criminal acts, including corruption, narcotics, and terrorism. The restriction of those requirements creates pros and cons among many people. Based on these descriptions, this thesis aims to find out the cause of the requirements restriction for the convicts of corruption restriction for the convicts of corruption, narcotics and terrorrism, also to know how the remission granting is implemented and its relation to the correctional system. This thesis consists of normative-empirical research. The result of analyzation which can be concluded, is that the restriction of remission granting for the convicts of corruption, narcotics, and terrorism is done because those criminal acts are the part of extraordinary crimes, to fullfils the societies sense of justice, to prevent the occurence of those criminal acts, and to prevent the recidivism of the crimes by the convicts. The implementation of remission granting has been done in the accordance of the regulations, but there are some problems related to the provision of remission for corruption and terrorism. It becomes the obstacle because the terrorism convicts have their radical ideology, that it causes non-optimal coaching for the convicts at the correctional institution. The granting of remission for the convicts of corruption, narcotics, and terrorism is also in line with the purpose of the correctional system.

Kata Kunci : Remisi, Narapidana, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Terorisme