Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Impor Palsu Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Yogyakarta
IFTITA MUSTRIANISA R, Niken Subekti Budi Utami, S.H.,M.Si
2018 | Skripsi | S1 HUKUMPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan premarket dan postmarket serta penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik impor palsu di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta, serta hambatan-hambatan yang ditemui. Penulisan hukum ini berjenis normatif empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Penulisan Hukum ini dilakukan di BBPOM Yogyakarta. Data yang diolah dan diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan metode kualitatif dan menghasilkan data yang deskriptif. Hasil dari penulisan hukum ini adalah penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik impor palsu di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta dengan melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan secara premarket dan postmarket yang kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan investigasi awal dan penyidikan oleh PPNS BBPOM Yogyakarta. Hambatan yang ditemui oleh BBPOM Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum terhadap peredaran kosmteik impor palsu antara lain hambatan intern dan hambatan estern. Hambatan intern berupa adanya kendala teknologi informasi dan sumber daya manusia yang kurang memadai. Sedangkan hambatan ekstern berupa pemberian sanksi yang belum ideal, cepatnya arus distribusi barang, kurang pahamnya produsen akan pentingnya CPKB serta kurang pahamnya konsumen akan bahaya penggunaan obat dan makanan palsu/ilegal.
This legal research aims to find out about the implementation of supervision premarket or postmarket and law enforcement on the circulation of illegal imported cosmetics in Yogyakarta by Provincial Office in Yogyakarta of The National Agency of Drug and Food Control, and several obstacles. This legal research is a normative-empirical legal research that uses primary and secondary data to assemble the existing study and analysis. This legal research was conducted in BBPOM Yogyakarta. The method used in performing data analysis process is the qualitative descriptive method. The conclusion of this legal research shows that is the implementation of law enforcement on the circulation of illegal imported cosmetics in Yogyakarta has been done with the premarket and postmaket supervision, furthermore followed by early investigatiton and advanced investigation by PPNS BBPOM Yogyakarta. The obstacles which encountered by BBPOM Yogyakarta of the implementation of law enforcement on the circulation of illegal imported cosmetics in Yogyakarta consist of intern and exstern obstacles. Intern obstacles consist of lack of technological capability and lack of human resources. However extern obstacles consist of provide criminal punishment that has not been ideal, the rapid cosmetics distribution, lack of produsen knowledge about importance of CPKB and lack of consumen knowledge about risk of using illegal drug and food.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kosmetik Impor Palsu, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan ; Law enforcement, illegal imported cosmetics, BBPOM Yogyakarta